jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi kerja keras Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto yang menyelesaikan masalah sengketa tanah. Menurut Jokowi, mafia tanah merupakan pihak yang harus disikat habis, sebab dampaknya membuat masyarakat saling bunuh.
Salah satu konflik agraria yang berhasil diselesaikan adalah lahan suku Anak Dalam di Jambi yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
BACA JUGA: Menteri Hadi Sebut Kebijakan Pertanahan Presiden Jokowi Berpihak kepada Rakyat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menerbitkan sertifikat tanah untuk rakyat sehingga sengketa dan konflik tanah bisa dicegah dan diselesaikan. Salah satu konflik agraria yang berhasil diselesaikan adalah lahan suku Anak Dalam di Jambi yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi dalam sambutannya pada acara penyerahan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12).
BACA JUGA: Jokowi Terima Surat Kepercayaan dari 6 Negara Sahabat
"Saya juga senang urusan dengan suku Anak Dalam ini sudah lebih dari 35 tahun, betul, pak? Benar? Lebih dari 35 tahun enggak rampung-rampung. Memang sulit kalau sudah sengketa hukum itu sulit, menghabiskan tenaga, menghabiskan uang, menghabiskan pikiran, betul-betul sulit," ungkap Jokowi.
Di Istana Negara hadir langsung dua orang yang merupakan perwakilan dari suku Anak Dalam yang menerima sertifikat hasil penyelesaian konflik agraria di Provinsi Jambi.
BACA JUGA: Gubernur, Wali Kota, dan Bupati Harus Tahu, Jokowi Minta Hal Ini Dipantau Setiap Jam
Menurut Jokowi, konflik agraria tersebut bisa diselesaikan karena jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN turun langsung ke lapangan, mulai dari menteri, wakil menteri, hingga kepala kantor wilayah.
Eks gubernur DKI Jakarta itu mengatakan sengketa serupa tidak hanya terjadi di suku Anak Dalam saja dan merupakan salah satu problem utama pertanahan.
"Kalau duduk di kantor, ya, enggak akan selesai-selesai sampai kapan pun. Sengketa seperti ini banyak sekali, tidak hanya suku Anak Dalam saja. Inilah problem besar pertanahan kita," ujarnya.
Selain itu, problem besar lainnya adalah adanya mafia tanah.
Kepala Negara secara tegas meminta Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto untuk memberantas mafia tanah yang sangat meresahkan masyarakat.
"Jangan beri ampun yang namanya mafia tanah. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu rakyat. Kalau sudah menyangkut tanah itu mengerikan, pak, bisa berantem, saling bunuh karena menyangkut hal yang sangat prinsip. Inilah yang harus kita hindari agar konflik tanah, sekali lagi, sengketa tanah itu bisa segera diselesaikan dengan memberikan sertifikat sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah kepada rakyat," pungkasnya. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Begini Cara Gus Mus, Iwan Fals hingga Sujiwo Tejo Merespons Kode Rambut Putih dari Jokowi
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga