jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah memperhatikan secara berkala mengenai kondisi ekonomi di wilayah masing-masing.
Jokowi mengharapkan gubernur, wali kota, dan bupati memantau indeks harga konsumen untuk mencegah inflasi yang kini menjadi momok semua negara.
BACA JUGA: Begini Cara Gus Mus, Iwan Fals hingga Sujiwo Tejo Merespons Kode Rambut Putih dari Jokowi
“Saya minta perhatikan dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing. Ini penting sekali,” kata Presiden Jokowi saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah pada 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12).
Eks gubernur DKI Jakarta itu mengatakan ancaman kenaikan inflasi menjadi salah satu tantangan perekonomian domestik maupun global pada tahun depan.
BACA JUGA: Relawan BerkAH Yakin Airlangga Hartarto Sosok Pemimpin yang Dimaksud Jokowi
Karena itu, para kepala daerah diminta turut berupaya keras mengendalikan pasokan dan stok barang dan jasa di daerah masing-masing.
“Ini momok semua negara. Inflasi. Sekali lagi, perhatikan pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing,” kata dia.
BACA JUGA: Jokowi kepada Gubernur Maluku Utara: Hati-Hati, Jangan Main-Main!
Selain kepada kepala daerah, Jokowi juga turut meminta kepada kementerian dan lembaga nonkementerian untuk mempercepat realisasi belanja. Terutama belanja modal dan sosial di APBN dan APBN 2023.
“Saya minta percepat realisasi belanja,” kata Jokowi.
Kepala Negara meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemda untuk memiliki kepekaan terhadap krisis serta selalu waspada dengan ketidakpastian global.
Para pejabat pemerintah pusat dan daerah, kata dia, harus memahami saat ini dunia sedang berada dalam kondisi yang tak baik-baik sama.
“Semuanya harus betul-betul siap atas segala berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi, yang tanpa kita prediksi, yang tanpa kita hitung semuanya. Bukan hanya untuk mampu bertahan, tapi juga bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada,” kata dia.
APBN 2023 yang telah disepakati pemerintah dan DPR mencakup belanja negara sebesar Rp 3.016,2 triliun dan pendapatan negara Rp 2.463,0 triliun, dengan defisit Rp 598,2 triliun atau 2,84 persen Produk Domestik Bruto (PDB). (antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Minta Jajarannya Hati-hati, Jangan Seperti China dan Uni Eropa
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga