jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak ingin anggaran milik satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 disusun secara manual.
Nah, begitu tahu bahwa anggaran disusun secara manual, maka pria yang akrab disapa Ahok itu intens melakukan pemeriksaan. Tujuannya untuk menghindari terjadinya kecurangan.
BACA JUGA: Ahok: Kacau, Macet Banget!
"Kalau manual kan bisa si-A atau si-B ganti halamannya. Orang setebal itu, diganti selembar-selembar kita enggak tahu. Makanya begitu saya sadar mereka manual, saya tahan. Saya periksa dulu," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (23/11).
Ahok ingin anggaran yang dibahas sesuai dengan e-budgeting. Sehingga, bisa diketahui apabila ada kecurangan. Pasalnya, anggaran yang disusun tersebut sudah terkunci di sistem komputer dan tidak bisa diganti.
BACA JUGA: Ahok: Nanti Dipakai Buat Bahan Kampanye Lagi
"Kalau itu bahan dicetak dari Excel, bukan dari e-planning dan e-budgeting, kalau terjadi perbedaan, nanti ngaku-ngaku lagi, ini yang asli, ini yang enggak asli," ucap mantan Bupati Belitung Timur ini.
Ahok mengaku, tidak ingin kejadian pengadaan uninterruptible power supply (UPS) kembali terulang. "UPS ternyata memang siluman. Tidak ada dalam KUA-PPAS," ujarnya.
BACA JUGA: Terjebak Macet, Ahok Jalan Kaki ke BPK RI
Pada hari Rabu, Ahok membahas rancangan anggaran bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI. Hari Kamis (19/11), ia membahas anggaran Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI serta Dinas Pendidikan DKI.
Hari Jumat (20/11), pembahasan dilakukan bersama Dinas Tata Air dan Dinas Kebersihan DKI. Pada Sabtu (21/11) membahas anggaran Dinas Bina Marga DKI serta Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Penuhi Panggilan BPK, ICW: Bukti Kepemimpinan Transparan
Redaktur : Tim Redaksi