Pemicu deadlock, karena masih ngototnya Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo untuk membeli saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) hingga menimbulkan kemarahan kalangan anggota DPRRaker akhirnya menjadi ajang kritikan tajam terhadap sikap Menkeu itu.
"Karena kondisi tidak kondusif lagi, rapat ditutup dan akan dilanjutkan satu minggu lagi dengan catatan Pemerintah harus meminta persetujuan DPR untuk membeli saham Newmont
BACA JUGA: Honda Bidik Rp 59 M
Jika tidak DPR akan mendesak BPK melakukan audit investigasi terhadap proses divestasi tujuh persen saham Newmont," kata Harry Azhar, menutup rapat.Dalam penjelasannya Menkeu menyatakan bahwa pembelian saham tersebut telah sesuai Undang-undang (UU)
Dalam raker tersebut sejumlah anggota Komisi XI DPR antara lain Nusron Wahid dan Edison Betaubun dari FPG, Ollie Dondokambe dan Arif Budimanta (F-PDIP) Ismet (F-PAN), dan DR Sumaryati (F-Gerindra) mendesak agar rapat ditunda saja dan memberi kesempatan Menkeu satu minggu untuk menyiapkan proposal yang lebih lengkap.
Di antara anggota Dewan tersebut menyayangkan sikap pemerintah dalam hal ini Menkeu yang tidak mau berubah dan ngotot membeli sisa saham Newmont sebesar 7 persen
BACA JUGA: Juli, Pembatasan BBM Diuji Coba
Padahal keputusan sebelumnya disepakati pembelian harus atas pesetujuan DPR.Terlepas dari deadlocknya raker, Komisi XI DPR juga mendesak agar BPK melakukan audit investigasi terhadap penggunaan dana PIP membeli saham Newmont tersebut.
Sementara itu Menkeu Agus Martowardojo sempat memohon kepada Komisi XI DPR untuk menghindari pengajuan audit invetigasi dan melokalisasi masalah di Komisi XI saja
Sikap Menkeu itu justru membuat marah Komisi XI karena kalau pemerintah merasa benar menggunakan dana PIP maka permintaan DPR agar BPK melakukan audit juga merupakan langkah konstitusional yang dibenaran UU.
Dalam kesempatan itu beberapa anggota Dewan seperti DR Sumaryati dan Arif Budimanta juga meminta Komisi XI DPR mengundang pakar hukum tata negara untuk melakukan analisis terhadap UU Keuangan Negara dan UU Pengelolaan Negara, terkait pembelian saham Newmont dengan dana PIP itu.
Apalagi sebelumnya dalam keterangan tertulisnya Menkeu menyatakan bahwa PIP merupakan representasi Pemerintah Pusat, karena strukturnya langsung dibawah Kemenkeu dan dana PIP yang digunakan untuk membeli divestasi saham Newmont sebesar 7 persen murni dari uang negara bukan pinjaman dan bukan dana dari swasta.
Karena itu Menkeu merasa kalau pihaknya tidak melanggar konstitusi dalam pembelian saham Newmont tersebut.
Sementara itu, di balkon Komisi XI, terlihat masyarakat NTB di Jakarta, yang datang mengenakan pakaian adat
BACA JUGA: Pengembangan Sektor Energi Butuh Rp1.480 T
Pakaian itu menggambarkan budaya dan mencerminkan suku dari ujung Bima hingga ujung Ampenan pulau Lombok."Pakaian yang dikenakan mewakili adat Pulau Lombok, Bima, Dompu, dan Sumbawa," kata Gema Achmad Miuzakir di gedung DPR, usai raker.
Dia menegaskan, kedatangan masyarakat NTB dengan pakaian adat ini bukan saja untuk mengawal raker Menkeu dan Komisi XI DPR, tapi juga untuk menegaskan keinginan masyarakat NTB agar sisa divestasi saham yang 7 persen bisa diperoleh daerah, sehingga saham daerah di Newmont bisa 31 persen, dan dapat memanfaatkan hasil bumi NTB untuk kepentingan masyarakat.
Muzakir menjelaskan, kedatangan masyarakat NTB di Jakarta pada raker ini juga karena mereka mendengar informasi bahwa Pemerintah Pusat ngotot membeli saham 7 persen itu karena ada indikasi desakan atau pesanan pihak Amerika Serikat.
"Tentunya untuk kepentingan pihak AS di Newmont, dan bukan untuk rakyat NTBSebab sebelumnya Menkeu yang dijabat Sri Mulyani menolak pembelian saham itu," kata Muzakir(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Besok, Presiden Resmi Luncurkan MP3EI
Redaktur : Tim Redaksi