Bahas Pilpres, Golkar Hadirkan Tim Jenderal

JAKARTA - Sebagai tindak lanjut evaluasi pilpres, Partai Golkar akhirnya menggelar Rapat Konsultasi Nasional (Rakonnas), kemarinRapat yang juga diikuti oleh seluruh pengurus DPD tingkat satu mengagendakan laporan berikut pengumpulan data dan fakta-fakta pelanggaran pilpres dari daerah

BACA JUGA: Partai Gurem Ributkan Jatah Menteri

Yang menarik, sejumlah purnawirawan jenderal juga turut hadir dalam rapat tertutup tersebut.

Purnawirawan dimaksud adalah para mantan pimpinan TNI yang sebelumnya menyatakan diri mendukung pasangan JK-Wiranto pada pilpres 8 Juli laluSebagaimana diketahui, tergabung dalam tim garuda, salah satu relawan JK-Wiranto, para purnawirawan tersebut juga ikut aktif dalam sejumlah kegiatan kampanye

BACA JUGA: Tommy Soeharto Bakal Geser Ical-Paloh

Beberapa nama yang ikut aktif dalam tim garuda di antaranya ada mantan KSAL Laksamana Purn Bernard Kent Sondakh, mantan Wakil KSAU Marsdya Purn Basri Sidehabi, Marsdya Purn Alimun Siri Rappe, mantan Irjen TNI Laksda Purn Sosialisman, mantan Pangarmatim Mayjen Purn Djasri Marin, mantan Dan Puspom TNI Marsda Syamsuddin Arsyad, dan mantan Kadispen Al Laksamana Muda TNI Malik Yusuf.
       
“Tim Garuda diundang karena memang selalu terlibat sejak awal dalam rapat-rapat evaluasi tim kampanye JK-Wiranto,” kata fungsionaris DPP Partai Golkar Yuddy Chrisnandi sesaat sebelum mengikuti rapat di Slipi, Senin (20/7).
       
Dari informasi yang dihimpun INDOPOS (Grup JPNN), besar kemungkinan kehadiran para purnawirawan jenderal ini terkait dengan beberapa data kecurangan yang mereka temukan di lapangan selama pilpres berlangsungJika bisa diinput sebagai data tambahan, temuan para jenderal ini tentu akan sangat berharga bagi Partai Golkar.
       
Namun meski demikian, tabulasi data-data pelanggaran pilpres yang dilakukan Golkar sepertinya belum akan ditindaklanjuti dengan upaya hukum, sebagaimana telah dilakukan sebelumnya oleh PDI Perjuangan

BACA JUGA: Suara Papua Belum Masuk KPU

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono menyatakan belum ada upaya dari Partai Golkar untuk melakukan langkah hukum lebih-lebih menolak hasil pilpres yang sebentar lagi ditetapkan KPU“Belum ada yang mengusulkan untuk menindaklanjuti laporan-laporan (dari DPD-red) itu secara hukum,” kata Ketua DPR ini.

Menurutnya, hingga kemarin, meski berbagai laporan pelanggaran pilpres sudah masuk ke DPP, namun secara umum belum ada di antara laporan itu yang bisa dinilai signifikan yang dapat menggagalkan keputusan KPUDisamping tentang pelanggaran yang mayoritas berkisar mengenai logistik pemilu, hal lain yang disampaikan DPD-DPD adalah fakta kekalahan yang dialami tim sukses di daerah akibat kekurang solidan mesin politik partai
       
Sebagaimana diketahui, Rakonnas DPP Partai Golkar kemarin khusus digelar dalam rangka menyikapi proses penghitungan dan pengumuman hasil pilpres yang bakal dilakukan KPU pada 22-24 Juli mendatangSebagaimana ketentuan, pada saat pengumuman disampaikan dihadapan tim sukses dan saksi pilpres, masing-masing kubu sudah harus siap dengan argument berikut data berupa pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan Undang Undang pemilu, pelanggaran atau lainnya(did)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jelang Rekap Suara KPU Gelar Rakornas