jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Survei Perjuangan (LSP) I Gede Aradea Permadi Sandra mengatakan, akan sulit bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menegakkan ajaran Bung Karno, jika kelak Joko Widodo jadi presiden, sementara wakilnya Jusuf Kalla (JK).
Pasalnya kata I Gede Aradea, dari keseluruhan survei yang dilakukannya terhadap konten analisis media cetak dan elektronik yang melansir perilaku JK saat jadi wakil presiden, muncul persepsi bahwa JK tanpa beban mencabut subsidi BBM, dan terkesan tutup mata terhadap beban yang harus dipikul rakyat kecil.
BACA JUGA: Elektabilitas Masih Rendah, Hayono Isman Tempuh Jalur Iklan
"Berbahaya bagi PDI-P jika capres Jokowi dipasangkan dengan cawapres JK. Masalahnya, JK suka mencabut subsidi BBM dari negara untuk rakyatnya sendiri," kata I Gede Aradea Permadi Sandra, di Jakarta, Sabtu (26/4).
Subsidi negara untuk rakyat lanjutnya, merupakan amanat dari Tri Sakti sebagai satu simbol kedaulatan ekonomi sebuah negara dan Tri Sakti itu dirumuskan oleh Presiden RI pertama Soekarno.
BACA JUGA: Visi Misi Jokowi Terlalu Bergantung Pada PDIP
"Jadi kalau JK mendampingi Jokowi, bagaimana caranya PDI Perjuangan merealisasikan Tri Sakti karena subsidi negara bagi rakyat akan dipangkas oleh JK karena dianggap membebani keuangan negara," tegasnya.
Padahal dalam prakteknya, pencabutan subsidi BBM dari negara tersebut menurut I Gede Aradia, atas desakan pihak asing yang tidak suka melihat rakyat disubsidi dengan alasan membuat rakyat tidak produktif.
BACA JUGA: SBY Minta Peserta Konvensi Siapkan Diri Jelang Debat Akhir
"JK terbukti sangat punya nyali memenuhi permintaan asing, sebagaimana yang sudah dia perankan ketika jadi wakil presiden era Pemerintahan SBY periode pertama," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sekjen PDIP: Opsi Satu Jusuf Kalla
Redaktur : Tim Redaksi