jpnn.com - JAKARTA – Panselnas CASN belum juga mengumumkan tanggal dimulainya pendaftaran CPNS 2024 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.
Diketahui, pemerintah sudah menetapkan jumlah formasi CPNS 2024 dan PPPK 2024 mencapai 1,28 juta untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap.
BACA JUGA: Disingkirkan PPPK P1 Swasta, Guru Honorer Negeri Terus Melawan
Seleksi ASN 2024 terdiri atas dua kategori, yaitu CPNS yang bisa dilamar oleh fresh graduate dan PPPK yang diperuntukkan bagi honorer yang telah masuk basis data BKN.
MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu (13/3), memastikan 1,7 juta honorer akan mendapatkan NIP PPPK 2024.
BACA JUGA: 200 P1 Terima SK PPPK 2023, Cek Gaji & Masa Kontrak Makin Terharu
Menteri Azwar Anas mengatakan, 1,7 juta honorer akan diangkat menjadi ASN PPPK setelah melalui serangkaian tes.
Namun, Menteri Anas mengatakan tes PPPK dimaksud hanya bersifat formalitas.
BACA JUGA: Awal April jadi Pekan Ceria bagi PNS & PPPK di Seluruh Indonesia
"Sebanyak 1,7 juta honorer akan mendapatkan NIP PPPK. Kalau pun tes itu hanya formalitas," kata Menteri Anas saat itu.
Terkait dengan seleksi CPNS 2024 dan PPPK 2024, pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran Asep Sumaryana mengingatkan agar pemenuhan formasi ASN harus memperhatikan integritas, terutama untuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kemendikbudristek.
"Pemenuhan kebutuhan lapangan senantiasa dikaitkan dengan besaran secara kuantitatif. Agaknya tidak cukup hanya dihitung jumlah. Namun, juga kualitas personalnya.”
“Pendidikan bisa bagus sesuai kriteria. Namun, faktor integritas dalam pelaksanaan tugas menjadi penting agar pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara optimal," kata Asep saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat (5/4).
Asep mengatakan bila perekrutan hanya mementingkan kuantitas tanpa memperhatikan integritas maka terdapat ASN yang tidak memiliki kualitas yang memadai.
Oleh sebab itu, dia mengatakan faktor non-teknis seperti itu menjadi penting.
"Katakanlah kebutuhan tenaga kesehatan yang secara teknis baik, tetapi ketika dihadapkan dengan medan pelayanan yang buruk, bisa jadi akan mencoba menghindar," ujarnya.
Sementara itu, dalam konteks pemenuhan ASN seperti dosen di lingkungan Kemendikbudristek, Asep mengatakan bahwa aspek integritas juga menjadi penting.
"Demikian halnya dengan dosen yang kualifikasi pendidikannya baik. Namun, bisa berbeda di lapangan tatkala kemampuan metode dan pemahaman objeknya tidak baik. Akibatnya, pengetahuan yang ditransfer menjadi lamban," ujarnya.
"Hal demikian berkaitan dengan integritasnya. Bisa jadi daya juangnya lemah, dan orientasinya pada “gugur kewajiban”, bukan memberikan pelayanan yang optimal kepada sasaran pengabdiannya."
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyetujui 100 persen atau 23.200 formasi ASN untuk Kemenkes.
"Sektor kesehatan menjadi atensi luar biasa dari Bapak Presiden. Usulan ASN 2024 dari Kemenkes sebanyak 23.200 kita setujui 100 persen. Kami kemarin petang bertemu Pak Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk penyerahan formasi tersebut," kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/4).
Dia mengatakan besarnya jumlah formasi yang disetujui itu diharapkan akan berdampak pada peningkatan kualitas serta pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia.
Formasi itu terdiri atas 8.607 CPNS) dan 14.593 PPPK.
Adapun Kementerian PANRB menyerahkan izin formasi sebanyak 40.541 calon ASN di lingkungan Kemendikbudristek. Formasi tersebut terdiri atas 15.462 CPNS dan 25.079 PPPK. (sam/antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu