Bahaya, Tindak Pidana Korupsi Sudah Dimulai Sejak Perencanaan

Senin, 13 Desember 2021 – 23:11 WIB
Tangkapan layar-Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta disiarkan kanal Youtube KPK, Senin (13/12/2021). ANTARA/Benardy Ferdiansyah

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut adanya kecenderungan sebuah tindakan korupsi sudah dimulai sejak tahap perencanaan.

Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, hal tersebut terutama terkait tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

BACA JUGA: Petinggi dan Pegawai Wijaya Karya Diperiksa KPK soal Kasus Korupsi Infrastruktur

Alex menyatakan pandangananya pada jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/12).

Jumpa pers digelar terkait pengumuman dan penahanan 15 tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan 2019.

BACA JUGA: Jaksa Tuntut Hukuman Mati, Kuasa Hukum Gunakan Kata Zalim

Adapun 15 tersangka itu terdiri dari 10 oknum anggota DPRD Muara Enim periode 2014-2019 dan lima oknum anggota DPRD Muara Enim periode 2019-2023.

Alex mengatakan modus yang dilakukan hampir sama, yaitu oknum anggota DPRD mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dalam proses persetujuan APBD maupun penentuan para pemenang lelang proyek pekerjaan.

BACA JUGA: Buronan Kasus Pengeboman Gereja Katedral Makassar Ditangkap, Ternyata

"Atau nanti siapa yang akan mengerjakan proyek-proyek di pemerintah daerah dan biasanya para pengusaha itu melakukan ijon proyek."

"Dia berusaha agar nanti ditunjuk sebagai pemenang, artinya apa? proses korupsi dalam pengadaan barang dan jasa proyek-proyek itu sebenarnya sudah dimulai dari proses perencanaan dengan menetapkan nanti siapa yang akan mengerjakan proyek-proyek sudah disetujui dalam APBD," kata Alex.

Dia mengatakan ketika pelaksana proyek sudah ditentukan dalam proses perencanaan, praktis proses lelangnya hanya formalitas.

"Ketika lelang formalitas, pasti harga yang terbentuk juga tidak kompetitif ada kemungkinan markup dan lain sebagainya."

"Proses pelaksanaannya pun pasti bermasalah, demikian juga sampai dengan pertanggungjawabannya. Rentetannya seperti itu."

"Ketika korupsi itu sudah dimulai dari proses perencanaannya pasti sampai ke hilirnya itu juga pasti akan bermasalah," katanya.

KPK kemudian mengingatkan agar DPRD sebagai representasi aspirasi masyarakat benar-benar menjalankan tugas.

Antara lain, mengawasi dan memastikan jalannya pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah, sesuai ketentuan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.(Antara/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler