jpnn.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membeberkan salah satu alasan tingkat kepuasan publik terhadap kerja Jokowi cukup tinggi pada akhir-akhir ini.
Hal itu diungkapkan Bahlil saat mengikuti pemaparan hasil survei Indikator bertajuk "Korelasi Antara Approval Rating Presiden dan Dukungan Atas Capres dan Partai Jelang 2024" secara virtual, Minggu (30/4).
BACA JUGA: Inflasi Daerah Terkontrol, Mendagri Bantu Dongkrak Tingginya Approval Jokowi
Menurutnya, moncernya angka kepuasan publik karena keberhasilan Jokowi mengendalikan inflasi.
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kerja Presiden Jokowi, temuan Indikator Politik Indonesia, berada di level tertinggi sepanjang 9 tahun terakhir. Bahkan, dinilai paling tinggi jika dibandingkan dengan pemimpin negara di dunia lainnya.
BACA JUGA: Kemendagri Dorong Realisasi APBD dan Penanganan Inflasi Kendari
Hasil jajak pendapat indikator pada 11-17 April 2023, menempatkan 1.220 responden dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen, mendapati jika approval rating Jokowi kini berada di angka 78,5 persen.
"Angka 78,5 persen ini tertinggi dibandingkan pemimpin dunia yang lain. (Narendra) Modi itu 78 persen yang terakhir, Perdana Menteri India, sekarang Bapak Jokowi 78,5 persen," kata Bahlil.
BACA JUGA: Sutarmidji: Kita Jaga Inflasi pada Tataran Normal
Bahlil menilai rumus menekan inflasi ala Jokowi tidak ada dalam buku, termasuk literatur ekonomi biasa.
Sebab, diperlukan instrumen khusus, yakni instrumen moneter di Bank Indonesia (BI), dan diterapkan melalui kebijakan pengetatan moneter, seperti menahan peredaran rupiah.
"Ini ala Jokowi, di luar kelaziman. Pak Jokowi sangat detail sekali. dulu waktu waktu persen, kita rapat kabinet, Pak Jokowi minta detailkan sumber-sumber kontribusi inflasi. Waktu itu termasuk minyak. Ternyata setelah dicek adalah bahan pokok. Lalu, Presiden Jokowi buat formulasi pengendalian inflasi tidak hanya mengandalkan regulasi di BI," sambungnya.
Selain itu, Bahlil menyebut Jokowi juga melibatkan pemerintah daerah. Sebagai contoh, lanjut Bahlil, pemerintah pusat mensubsidi ongkos logistik agar harga bawang merah di sentra produksi Brebes sama dengan di Lampung yang sedang melonjak.
"Dengan begitu, harga yang didapatkan di satu daerah relatif sama dengan daerah asal kebutuhan pokok tersebut. Harga menjadi terkendali dan stabil," jelasnya.
Namun, yang menarik, biaya subsidi transportasi angkutan bahan pokok nilainya kecil. Kendati demikian, Bahlil melanjutkan, dampaknya sangat besar dan meluas.
Selama Jokowi menjadi presiden, dibentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di bawah komando Mendagri Tito Karnavian. Instrumen ini yang memonitor inflasi di daerah-daerah, sehingga begitu terdeteksi potensi inflasi, maka subsidi transportasi mampu mengendalikannya.
"Inilah yang menjelaskan kenapa inflasi relatif terkendali, harga-harga kebutuhan pokok terkendali dan disebut sebagai 'tekan inflasi ala Jokowi'. Karena ini yang telah dilakukan presiden, bekerja sama dengan jajarannya bahkan sampai di daerah-daerah," kata Bahlil.(mcr10/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul