jpnn.com, JAYAPURA - Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mendorong agar terjadi peningkatan partisipasi perempuan dalam berpolitik, terutama dalam Pemilu 2019 mendatang.
Dikatakan, secara kuantitatif jumlah perempuan di Indonesia lebih banyak daripada laki-laki. Namun faktanya, perempuan tidak memiliki peran dan posisi yang sama dengan laki-laki di ranah politik.
BACA JUGA: Kaum Muda Harus Berani Terjun ke Dunia Politik
“Kesenjangan ini mendorong pemerintah untuk mengembangkan tata pemerintahan yang sensitif gender dan memberikan dukungan bagi terciptanya pengarustamaan gender di seluruh bidang pembangunan, termasuk politik,” ujar Bahtiar saat berbicara di forum Pendidikan Politik Bagi Kaum Perempuan dan Kelompok Marginal di Jayapura, Provinsi Papua, Jumat (27/10).
Acara bertema “partisipasi kaum perempuan dan kelompok marginal dalam menyongsong agenda demokrasi pemilu serentak tahun 2019”, digelar di Hotel Aston Jayapura.
BACA JUGA: Perppu Ormas Disahkan, Bahtiar: Publik Jangan Khawatir
Kegiatan tersebut diikuti oleh 150 orang peserta yang terdiri dari Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPI), Pengurus Partai politik, Organisasi Sayap Partai Politik, LSM Perempuan, dan masyarakat.
Bahtiar mengatakan, kegiatan ini merupakan momentum yang sangat strategis, terutama sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas representasi keterwakilan perempuan dalam politik.
BACA JUGA: Simulasi Pemilu 2019, Pemilih Butuh Waktu Hingga 17 Menit
“Terutama dalam konteks demokrasi yang harus memberikan hak untuk kesempatan yang sama bagi perempuan dalam menyuarakan aspirasi mereka sebagai manifestasi dari hak-hak politiknya dan meningkatkan pemberdayaan politik perempuan khususnya perempuan Papua dalam mengaktualisasikan peran mereka sebagai warga negara,” beber doktor ilmu pemerintahan itu.
Upaya membangun peningkatan partisipasi perempuan dalam berpolitik, lanjutnya, antara lain tercermin melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang memuat memuat syarat keterwakilan 30 persen perempuan dalam pendiri, kepengurusan partai politik, dan sebagai calon anggota legislative.
“Ini merupakan langkah afirmatif untuk menghilangkan hambatan legal bagi partisipasi politik perempuan. Lahirnya Undang-undang tersebut secara yuridis diharapkan akan memberikan ruang bagi perempuan Indonesia untuk terlibat sceara aktif dalam kegiatan dan proses politik, baik sebagai politisi maupun sebagai pemilih,” terangnya.
Namun, lanjutnya lagi, ketentuan de jure tersebut ternyata masih menyisakan berbagai masalah dan belum menjadi realita politik secara de facto.
Strategi afirmatif yang didasarkan pada kuota kuantitatif belum menjamin perempuan dapat berperan di bidang politik dan meningkatkan kualitasnya untuk mengisi quota tersebut.
“Terbukti tidak mudah bagi partai politik untuk mendapatkan kader perempuan dalam memenuhi ketentuan itu.”
Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya perempuan, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah antara lain melalui pendidikan politik bagi perempuan.
Pendidikan politik ini diarahkan agar kaum perempuan memiliki visi dan misi serta kekuatan sehingga memiliki jati diri yang kuat dalam kiprah politiknya.
Pemberdayaan politik perempuan terikat dengan kodratnya untuk memperhatikan keseimbangan peran utamanya sebagai wanita dengan peran politiknya.
Ditekankan, peran politik bagi perempuan adalah bagian dari tanggungjawabnya terhadap masyarakat luas.
Sedangkan peran wanita (keibuannya) adalah kewajiban utamanya dalam mendampingi suami dan mendidik anak-anaknya guna menciptakan generasi yang berkualitas. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soedarmo: Kualitas Pemilu Bagian Proses Penguatan Demokrasi
Redaktur & Reporter : Soetomo