jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri mengajak Pemerintah Daerah bersama penyelenggara pemilu di daerah untuk melakukan simulasi pelaksanaan tahapan pilkada serentak 2020.
Hal itu sekaligus bisa menjadi ajang pendidikan bagi pemilih karena pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19.
BACA JUGA: Pesan Plt Dirjen Politik dan PUM Bahtiar untuk Jajaran Badan Kesbangpol
Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan simulasi-simulasi dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.
Misalnya buat simulasi pelaksanaan kampanye terbatas dan pencoblosan dengan protocol kesehatan COVID-19 dan lain-lain.
BACA JUGA: Bahtiar: Tidak Ada Opsi Lain, Pilkada Serentak 2020 Harus Digelar
“Dukungan nyata dan kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan menjadi amat penting dalam pelaksanaan Pilkada Serentak,” ujarnya pada webinar bersama Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Manado dengan tema PIlkada Aman Covid-19 dan Demokratis, Selasa (9/6).
Birokrat bergelar doktor itu mengatakan, dengan adanya simulasi tersebut maka pihak penyelenggara pemilu di tiap daerah, masyarakat dan juga unsur TNI dan Polri dapat mengantisipasi potensi kerumunan dan mengatur bagaimana pelaksanaan Pilkada yang aman bagi masyarakat dan aman bagi penyelenggara.
BACA JUGA: Pengakuan Perempuan Berbuat Dosa yang Terekam CCTV, Ya Ampun
Bahtiar menjelaskan, dengan adanya unsur keberagaman kondisi geografis dan tingkat kepadatan penduduk yang berbeda, budaya dan kebiasaan masyarakat yang berbeda pada 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2020, maka terbuka peluang adanya inovasi protokol kesehatan yang diterapkan oleh penyelenggara pemilu di daerah.
Tentunya setelah berkonsultasi dan mendapat pertimbangan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 yang ada pada setiap provinsi dan kabupaten kota, untuk selanjutnya disesuaikan dengan kondisi obyektif daerahnya masing-masing.
“Kondisi obyektif berbeda di tiap daerah, ada yang padat penduduk, ada yang jarang penduduknya, tingkat suhu, cuaca dan iklim juga patut diperhitungkan sehingga pelaksanaan protokol kesehatan harus menyesuaikan daerah masing-masing. Misalnya pemilihan tempat lokasi TPS yang mudah terkena sinar matahari. Kita tahu bahwa Covid-19 tak tahan dengan sinar ultra violet matahari sehingga bisa mengurangi risiko terpapar virus tersebut,” jelasnya.
Partisipasi setiap warga masyarakat harus terus didorong dan digerakkan sejak dini, termasuk mensosialisasikan protokol kesehatan yang akan berlaku pada.setiap tahapan pilkada.
Bahtiar berkeyakinan pelaksanaan sisa tahapan Pilkada Serentak 2020 akan berjalan dengan baik karena masyarakat yang terlibat adalah masyarakat dengan usia dewasa sesuai syarat yang menjadi pemilih.
“Berbeda dengan mengatur aktivitas masyarakat untuk kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya di mana semua umur boleh. Sedangkan pilkada mensyaratkan hanya orang dewasa yang memiliki hak pilih sesuai UU yang boleh datang ke TPS dan begitu pula kampanye adalah yang boleh hadir hanya orang yang dewasa sehingga akan lebih mudah diatur,” kata Bahtiar.
Dengan sosialisasi yang sistemik, terstruktur dan massif, informasi protocol kesehatan tiap tahapan pilkada yang jelas dan lengkap, maka masyarakat akan dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana menggunakan haknya dalam proses PIlkada Serentak di tengah Pandemi Covid-19.
“Bangsa ini harus bangkit, kekjawatiran itu bisa dikalahkan dengan pengetahuan dan pemahaman yang lengkap mengenai siapa dan apa kelemahan si Covid-19 yang menjadi musuh kita ini. Sehingga kita bisa mencegah seluruh potensi penularan pada setiap aktivitas pelaksanaaan tahapan Pilkada 2020 dengan baik. Pola pikir harus kita ubah, dengan paradigma kenormalan baru.”
Seluruh aktivitas kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan termasuk bekerjanya sistem politik semuanya harus melakukan adaptasi.
“Ini pengalaman pertama bagi semua bangsa di seluruh dunia dan pengalaman baru bagi penyelenggara pemilu di seluruh dunia. Mari kita semangat bersatu melanjutkan agenda suksesi kepemimpinan pada 270 daerah.”
Bahtiar juga meminta seluruh jajaran badan/kantor kesatuan bangsa dan politik tingkat provinsi dan kabupaten kota agar aktif berkomunikasi dengan KPU dan Bawaslu daerah. (rls/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo