jpnn.com - JAKARTA - Pengurus Pusat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menggelar webinar bertema Memahami Ilmu Pemerintahan: Konteks Asal-Usul Pemerintahan Klasik Hingga Level Pemerintahan Kelas Dunia (Modern), Sabtu (29/1).
Ketua Umum MIPI DR Bahtiar mengatakan, tema tersebut sengaja dipilih karena selama ini belum banyak diskusi yang memberikan pemahaman dasar tentang Ilmu Pemerintahan kepada masyarakat awam.
BACA JUGA: Ketum MIPI Bahtiar: Ada 18 Parpol Peserta Pemilu 2024, Tanda-tanda Baik
“Nah, MIPI punya tanggung jawab moral untuk memberikan penjelasan tentang Ilmu Pemerintahan, termasuk bagaimana filosofinya,” ujar Bahtiar saat membuka acara webinar tersebut.
Webinar menghadirkan Guru Besar Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof Dr Sadu Wasistiono sebagai narasumber.
BACA JUGA: MIPI Dukung Pelaksanaan Pemilu 2024, Teken Nota Kesepahaman Bersama KPU
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Lebih lanjut, Bahtiar menjelaskan bahwa tema tersebut penting, mengingat Ilmu Pemerintahan juga harus mengikuti perkembangan di masyarakat.
Saat ini, lanjutnya, pemerintah sudah kencang mendorong Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE.
BACA JUGA: Webinar MIPI Mengulas Heboh Protes Keras Bupati Kepulauan Meranti
“Tata kelola pemerintahan sudah mulai bermigrasi ke sistem pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Pelayanan kepada masyarakat oleh birokrasi sudah tidak perlu bertemu langsung, berbeda dengan disain lama, di mana tata kelola pemerintahan serba-manual. Nah, ini tantangan Ilmu Pemerintahan,” ulas Bahtiar, yang saat ini menduduki jabatan sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri.
Birokrat bergelar doktor Ilmu Pemerintahan itu mengatakan, di era digitalisasi ini, masyarakat juga menuntut mendapatkan pelayanan secara digital.
“Nah, ketika masyarakat sudah bermigrasi ke sistem digital, maka mau tidak mau para ilmuwan Ilmu Pemerintahan harus memikirkan hal itu. Bagaimana agar Ilmu Pemerintahan bisa menjadi bagian penting dari transformasi digital pada tata kelola pemerintahan, menjadi birokrasi modern,” papar Bahtiar.
Perlu diketahui, pemerintahan Presiden Jokowi memang sedang gencar melakukan digitalisasi pada birokrasi.
Transformasi digital ini dalam rangka meciptakan birokrasi modern, dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu