jpnn.com - JAKARTA - Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) kembali menggelar webinar bertema “Memahami Ilmu Pemerintahan Sesi III: Konteks Asal-Usul Pemerintahan Klasik Hingga Level Pemerintahan Kelas Dunia (Modern)”, Minggu (29/1).
Webinar ini menghadirkan narasumber tunggal, yakni Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sadu Wasistiono.
BACA JUGA: Webinar MIPI Mengulas Migrasi Birokrasi ke Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Ketua Umum (Ketum) MIPI Bahtiar saat membuka webinar mengatakan, tema ini sengaja diangkat karena ketika masyarakat mencari di media, tidak banyak dialog yang mampu memberikan pemahaman secara utuh dan lengkap tentang Ilmu Pemerintahan.
Oleh karena itu, kata Bahtiar, MIPI memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat untuk menjelaskan terkait Ilmu Pemerintahan.
BACA JUGA: Ketum MIPI Bahtiar: Ada 18 Parpol Peserta Pemilu 2024, Tanda-tanda Baik
“Kita (MIPI) coba me-list, siapa-siapa para Ilmuwan Pemerintahan yang kira-kira bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat,” kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu.
Setelah didaftar, Bahtiar menyebut ternyata tidak banyak ilmuwan terkait ilmu pemerintahan.
BACA JUGA: MIPI Dukung Pelaksanaan Pemilu 2024, Teken Nota Kesepahaman Bersama KPU
Dalam daftar itu, lebih banyak ditemukan ilmuwan di bidang ilmu politik, ilmu administrasi negara, juga ilmu tata negara.
“Yang kita mau adalah orang yang mampu menjelaskan ilmu pemerintahan itu sendiri. Supaya kita punya pemahaman konseptual, filosofis, mungkin juga kontemporer tentang ilmu pemerintahan,” ujarnya.
Dia menambahkan, saat ini telah berkembang sistem pemerintahan digital yang mengubah tata kelola bernegara.
Perubahan itu dari yang awalnya dilakukan secara langsung (manual) kemudian dimigrasikan ke dunia digital.
“Bagaimana mekanisme elektronik pemerintahan itu? Itu kan tentu dia menembus batas-batas organisasi yang didesain selama ini kita desain manual saja,” ungkapnya.
Ilmu Pemerintahan Harus Tetap Eksis
Guru Besar IPDN Sadu Wasistiono memaparkan, keberadaan Ilmu Pemerintahan di Indonesia dari dulu sampai sekarang masih menjadi kontroversi.
Awalnya, Ilmu Pemerintahan di Indonesia berasal dari aliran kontinental Belanda yang menekankan pada government/bestuur. Selain itu ada aliran anglo saxon yang menekankan pada administrasi publik.
“Seperti apa pun perdebatannya, yang perlu dijaga adalah agar Ilmu Pemerintahan tetap eksis di Indonesia. Oleh karena itu, saya fokus menulis berbagai hal yang menyangkut Ilmu Pemerintahan,” ujar Prof Sadu.
Dia menjelaskan, objek materia ilmu pemerintahan adalah negara, sementara objek formanya adalah hubungan antara negara dengan rakyat, yang berkaitan dengan kewenangan dan pelayanan publik untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.
“Puncak akhir dari tujuan ilmu pemerintahan adalah menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan,” tegasnya.
Dia menambahkan, sekarang ini ilmu pemerintahan banyak dipengaruhi oleh ilmu manajemen.
Meminjam teori Peter F. Drucker, manajemen adalah penemuan terbesar abad ke-21.
Peter menyebut, penyebab utama (causa prima) kegagalan negara menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya terletak pada manajemennya.
“Kalau manajemen lebih banyak bicara internal organisasi,” terangnya.
Beberapa perubahan besar dalam ilmu pemerintahan yang dipengaruhi oleh ilmu manajemen seperti konsep privatisasi, konsep reinventing government, model hollow-stete, paradgima good governance, hingga paradigma the new public management.
“Kemudian sekarang ada holokrasi, kemudian ada humanocracy, dan sebagainya itu sebenarnya pengaruh manajemen pada ilmu pemerintahan,” terang Prof Sadu. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu