jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra DPR RI tidak akan pasrah begitu saja dalam memperjuangkan penolakan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Meski di atas kertas komposisi dukungan fraksi-fraksi menunjukkan DPR bakal menyetujui Perppu Ormas, namun Gerindra tak akan menyerah.
“Tidak ada pasrah. Perjuangan untuk menegakkan kebenaran itu tidak boleh pasrah meskipun seorang diri,” kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (24/10).
BACA JUGA: Demokrat Balik Arah Dukung Perppu Ormas, AHY Masuk Kabinet?
Menurut Muzani, fraksinya akan berupaya semaksimal mungkin menghindari pengambilan keputusan secara voting. Anggota Komisi I DPR itu menambahkan, Gerindra akan terus meyakinkan fraksi lain agar bersama-sama menolak Perppu Ormas.
“Karena pikiran-pikiran yang kami rasa benar harus kami yakinkan kepada teman-teman fraksi lain,” ujarnya.
BACA JUGA: Fahri Hamzah Anggap Jokowi Tidak Paham
Muzani mengaku memahami bahwa sikap yang ditempuh fraksi-fraksi di DPR semata-mata untuk kepentingan bangsa, negara, demokrasi, serta kemajuan hukum. Karena itu, sebisa mungkin pengampilan keputuran atas Perppu Ormas melalui mekanisme dialog.
“Jadi apa yg kami yakini akan kami sampaikan ke teman-teman partai lainnya. Tentu saja kalau voting jadi opsi terakhir kami tidak bisa mengelak dan tidak bisa menghindar,” paparnya.
BACA JUGA: Voting Perppu Ormas Bakal Tak Terhindarkan
Yang pasti, kata Muzani menegaskan, Gerindra menolak Perppu Ormas karena memandang tidak ada syarat mendasar sebagai alasan baru pemerintah untuk menerbitkannya. Selain itu, lanjutnya, Perppu Ormas juga justru bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum.
“Ini kan bisa berpotensi menjadi suatu tirani. Kita mengaku negara hukum tapi lakukan tindakan-tindakan yang jauh dari hukum,” katanya.
Gerindra juga tak sepakat dengan opsi tentang menerima Perppu Ormas agar menajdi UU untuk kemudian merevisinya. Alasannya, sebaiknya Perppu Ormas ditolak, baru DPR dan pemerintah merevisi UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas,
“Jadi bukan diterima terus diubah, tapi ditolak dulu terus kemudian kita duduk bersama untuk melakukan perubahan amandemen atas UU,” pungkas anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Perppu Ormas, Gerindra: Pak Jokowi Bisa Dicap Otoriter
Redaktur & Reporter : Boy