jpnn.com - SELANGOR – Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) kembali menggelar patroli terkoordinasi bersama Pemerintah Malaysia. Patroli dengan sandi Patkor Optima Malindo (Patroli Terkoordinasi Operasi Tindak Maritim Malaysia-Indonesia) ini dimulai sejak minggu lalu, di Klang, Malaysia dan masih masih berlangsung hingga saat ini.
Dalam rangkaian kegiatan pembukaan Patkor Optima Malindo 25/16, diselenggarakan pula bakti sosial di Pusat Jagaan Persatuan Rumah Kebajikan Grace, Klang dan kunjungan kerja di Kastam Diraja Malaysia, Selangor.
BACA JUGA: 40 Bangkai Bayi Harimau Disimpan dalam Freezer di Dapur Kuil
Menurut Direktur Operasi Laut Bakamla RI Kolonel Laut (P) Rahmat Eko Raharjo, unsur yang terlibat dalam operasi itu antara lain KN Belut Laut 4802, KRI Siwar 646, KRI Tenggiri 865, dan KP Macam 002. Unsur kekuatan TNI AL ini sudah sandar di Jeti PHN TLDM Port Klang, Malaysia pada pada hari Minggu (29/5) petang dan disambut oleh Perwira dan Staf Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).
Para Delegasi RI yang hadir terdiri dari Asops Guskamlabar Kolonel Laut (P) Jaya Darmawan selaku Kasi Patroli Kapal Pengawas Wilayah Barat Kastaman, Kasubdit Patroli Kamla Zona Maritim Barat Mayor Laut (P) David Hastiadi, dan DJBC Kanwil Tanjung Balai Karimun Yan T. Sitorus.
BACA JUGA: Astaga! 6 Orang Dieksekusi dengan Brutal karena Menjual Rokok
Sedangkan, delegasi Malaysia diwakili Timbalan Pengarah Kastam Dato’ Mohamad Sapian bin Haji Sanusi, Ketua Tim Perancang Operasi Maritim (TPOM) Malaysia Dato’ Nasir bin Adam dan jajarannya.
Untuk diketahui, pada saat penyelenggaraan Patkor Optima Malindo, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyelenggarakan sosisalisasi pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara di Gedung Dharma Wanita, Kabupaten Raja Ampat, Kamis (2/6).
BACA JUGA: Tolak Cinta Pak Kepsek, Bu Maria Disiksa, lalu Dibakar
Pada kesempatan tersebut, Direktur Hukum Bakamla RI Laksamana Pertama TNI Yuli Dharmawanto mengatakan saat ini Indonesia belum mempunyai Sistem Keamanan Laut yang dapat mensinergikan seluruh komponen bangsa. Karena itu, Bakamla RI berusaha untuk membentuk sistem tersebut sehingga seluruh stakeholder dapat bersinergi untuk menjaga keamanan dan keselamatan di laut secara efektif dan efisien.
“Saat ini sedang dibentuk sistem keamanan dan keselamatan laut yang dapat digunakan oleh seluruh stakeholder, secara bersamaan dan real time, untuk memantau keadaan keamanan dan keselamatan laut. Diharapkan sistem ini dapat digunakan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan di laut,” ujar Laksma TNI Yuli Dharmawanto seperti dikutip dari siaran pers Kepala Sub Bagian Humas Bakamla RI, Kapten Mar Mardiono.
Menurut Yuli, bimbingan masyarakat pada desa pesisir juga perlu dilakukan. Masyarakat maritim merupakan garis terdepan dalam faktor keamanan dan keselamatan di laut. Untuk itu, sangat perlu untuk menjadikan masyarakat maritim sebagai agen keamanan dan keselamatan laut. Terlebih isu mengenai pelabuhan tikus di wilayah perbatasan masih marak terdengar.
“Hal tersebut dapat ditanggulangi dengan adanya kerja sama yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat pesisir,” imbuh Direktur Hukum Bakamla RI.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Setelah 20 Tahun, Terowongan Terpanjang di Dunia ini Diresmikan
Redaktur : Tim Redaksi