JAKARTA - Instruksi Panglima TNI Djoko Santoso agar tentara balik ke barak pada hari-hari menjelang Pilpres dinilai tidak akan menjamin konsistensi penerapan netralitas TNI berjalan seperti yang diharapkanKendati secara institusional TNI menyatakan netral, namun tetap tersisa celah subjektivitas sehingga netralitas masih dipertanyakan.
Hal ini ditegaskan Muhadjir Effendi, Pengamat militer Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), saat dihubungi JPNN, Selasa (2/6)
BACA JUGA: Dikotomi Militer-Sipil Sebaiknya jadi Mitos
Celah subjektifitas yang dimaksudkan Muhadjir adalah sistem pengangkatan panglima TNI dan Polri yang merupakan hak prerogatif presidenMenurutnya, presiden mengangkat panglima TNI tentu didasari preferensi dan subyektivitas
BACA JUGA: SBY Capres Militer Paling Tak Tegas
Preferensi dan subjektifitas ini tergambar dalam keputusan setiap presiden yang memimpinBACA JUGA: Hatta Bantah Isu Istri Boediono Non-Muslim
"Setiap presiden punya pilihan berbedaPunya preferensi, bukan hanya obyektivitas dan meritokratik," tambahnya.Saat sang presiden berasal dari sipil, ulasnya, maka preferensi bisa tak berdampak besarNamun lain halnya jika sang presiden adalah mantan perwira TNI, karena preferensi akan sangat terasa mengingat di tubuh TNI masih sangat kental dengan sentimen senior dan junior"Tentu lahir tanya, seberapa besar subyektivitas dan preferensi tak berpengaruh hingga ke bawah?" tanya Muhadjir.
Muhadjir pun menjelaskan, keinginan cawapres Golkar-hanura yang juga mantan panglima TNI Wiranto agar TNI tak mempengaruhi publik cukup ideal dan masuk akalMuhadjir menilai, tak ada jaminan bahwa anggota TNI tak akan mendorong anggota keluarganya yang memiliki hak pilih agar menjatuhkan pilihan kepada salah satu calon presiden sesuai preferensi tertentu.
Muhadjir Effendi menambahkan, untuk mengetahui apakah TNI telah menegakkan netralitas dalam pilpres nanti atau tidak, mudah disusuriJika hasil pemungutan suara di sejumlah TPS di seluruh Indonesia yang didominasi pemilih dari keluarga TNI menunjukkan hasil dan pola yang memenangkan salah satu calon tertentu, maka TNI bisa dikatakan tidak netral.
Sebelumnya, cawapres dari Golkar dan Hanura, Wiranto mengatakan kebijakan masuk asrama atau barak pada dua atau tiga hari menjelang pilpres belum cukup menjamin netralitas TNI berjalanWiranto mengaku, dibutuhkan jaminan minimum agar netralitas TNI terjaga dan prajurit tak ikut campur"Percuma saja diasramakan kalau aktivitasnya tetap mengarah untuk tidak netral, termasuk dari pihak-pihak yang memanfaatkan TNI." kata Wiranto.(ysd/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tim SBY Tak Siap Mainkan Isu
Redaktur : Tim Redaksi