JAKARTA - Pengamat politik mencoba membanding-bandingkan capres/cawapres berlatar belakang militer yang bertarung di pilpres 8 Juli mendatangDiantara capres/cawapres asal militer yang bersaing, SBY dianggap capres militer yang tidak bisa bertindak cepat.
Menurut pengamat politik Ikrar Nusa Bahkti, sebagai seorang militer mestinya SBY harus bisa mengambil keputusan lebih cepat terutama dibanding wapres Jusuf Kalla
BACA JUGA: Hatta Bantah Isu Istri Boediono Non-Muslim
"Hanya saja itu tidak bisa dia lakukan, karena di militer SBY lebih banyak berada pada posisi staf ketimbang komando di lapangan," ujar Ikrar dalam sebuar diskusi di Jakarta, Selasa (2/6).Ikrar langsung membandingkan SBY dengan Wiranto dan Prabowo yang juga bersaing di pilpres
BACA JUGA: Tim SBY Tak Siap Mainkan Isu
Demikian juga dengan Wiranto yang berasal dari infantri dan pernah menjadi komandan Kostrad yang juga lebih banyak di lapangan."Karena dia memang dibentuk untuk harus bisa dalam segala persoalan," ulas Ikrar.Selanjutnya, Ikrar mengulas pangkat militer antara ketiga SBY, Wiranto dan prabowo
BACA JUGA: JK-Wiranto Bantah Kampanyekan Istri Berjilbab
"Sementara Prabowo karier militernya terhenti dengan pangkat terakhir letnan jendralPrabowo tidak pernah dipecat secara resmi dan tidak pernah diadili dalam Mahkamah Luar Biasa atau Mahkamah MiliterJadi kalau bicara kepemimpinan, karier militer Wiranto lebih sempurna,” ujar dia.Ikrar juga mengatakan, sosok militer biasanya kenal betul dengan doktrin menyerang sebelum diserang"Jika militer melulu berpikir untuk semua hal, kapan bertindaknya?Orang militer harus berani ambil risiko karena mereka harus merebut opportunity,” tegas Ikrar.
Tak hanya itu, totalitas SBY yang tidak lazim di militer adalah ketika menjabat MenkopolkamSebab, saat itu terjadi banyak kasus mulai dari Ambon, Poso dan Aceh, sementara pusat politik dan kemanann ada di tangan SBYYang menarik, justru malah JK yang menjadi Menko Kesra yang menyelesaikan konflik itu.
“Mengapa bukan SBY yang menyelesaikannya? Lalu masalah Ambalat, apakah SBY berbicara kepada MalaysiaMiliter harus bisa berkoordinasi dengan baik,” ujar Ikrar, sembari menambahkan ada kebijakan SBY yang ironi, yakni menurunkan anggaran pertahanan hingga dua kali dalam setahun, padahal negara sekarang boleh dikatakan darurat.
Menurut Ikrar, persoalan Ambalat harus dihadapi dengan kekuatan tempurJangan sampai bilang kemungkinan kecil Ambalat bisa masuk dalam Mahkamah Internasional seperti yang dikatakan Deplu“Kasus Aceh yang dianggap enteng, tidak sampai ke mahkamah internasional, harus menjadi pelajaran dan tidak boleh terulang kembali,” tegas Ikrar.
Dia juga menyebut ketidaktegasan diplomasi SBY"Pada masa pemerintahan SBY, tidak ada satupun pesawat dimiliki Indonesia boleh terbang ke EropaPadahal Turki, juga mengalami hal yang samaTetapi Turki bisa mengancam, kalau pesawat Turki tidak boleh terbang, maka pesawat Eropa pun tidak boleh melewati wilayah TurkiAkhirnya Eropa tidak berani melarang pesawat Turki terbang ke Eropa," ujarnya
Sementara pengamat politik Fachry Ali menilai SBY-JK sebetulnya sudah sangat ideal"SBY adalah tipe pemimpin kesatria, sementara JK memiliki jiwa enterpreneur (pengusaha), ketegasan dan cepat mengambil keputusanIni adalah dua sosok yang ideal dalam mengurus bangsa ini," ujar Fachry.
Hanya saja, kata Fachri Ali, kedua kekuatan itu tidak tertata dengan baik sehingga tidak menjadi sebuah sinergi yang kuat dalam menjalankan roda pemerintahan“Akibatnya, SBY tak cepat ambil keputusan karena mempertimbangkan ini dan ituSementara JK dengan sikap interpreneurnya yang harus mengambil keputusan dari hari ke hari,” ujarnya.
Padahal, kata Fachry, kecepatan seorang pemimpin dalam mengambil suatu keputusan sangat adalah tergantung watak"Bukan karena latar belakang pemimpin yang berasal dari militer atau sipilWatak enterpreneur JK itulah yang selalu mewarnai keputusan politiknyaDia tidak bisa bersikap totalitas seperti SBY,” ujar Fachry lagi.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamat: Netralitas TNI Jangan Dipertaruhkan di Pilpres 2009
Redaktur : Tim Redaksi