jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya menilai negara ini harus memberikan ruang kepada siapa pun menyampaikan aspirasinya.
Namun, Bambang menganggap demo untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu untuk disampaikan.
BACA JUGA: Anak Buah Cak Imin Ini Ingin Gerakan Pemakzulan Jokowi Dihentikan
"Jika nanti dalam unjuk rasa ada elemen masyarakat yang mengajukan tuntutan pemazulan Presiden Jokowi, saya kira tidak ada urgensinya,” kata Bambang saat dihubungi, Selasa (10/5).
Menurut dia, masyarakat memiliki hak menyampaikan pendapat dan berdemonstasi yang dijamin oleh Undang-undang. Pemerintah juga perlu terbuka menerima kritikan sebagai bentuk demokrasi.
BACA JUGA: Masinton Sebut Perintah Presiden Jokowi Sangat Jelas, Seluruh Menteri Harus Patuh
Di sisi lain, Bambang mengingatkan kepada masyarakat bahwa Presiden Jokowi sudah menjelaskan mengenai kesimpangsiuran beberapa isu seperti soal masa jabatan Presiden tiga periode. Menurutnya, Presiden Jokowi sudah menjawab tegas menolak wacana tersebut.
“Isu penundaan pemilu sudah dijawab dengan penetapan tanggal pelaksanaan Pilpres dan Pileg. Saat ini, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang melawan konstitusi,” jelas dia.
BACA JUGA: Maknai Arahan Jokowi, Politikus PDIP: Menteri Jangan Fokus untuk Pilpres 2024
Selain itu, anggota Komisi VII itu mengatakan ekonomi saat ini telah tumbuh positif.
Pada triwulan pertama 2022, ekonomi bergeliat nyata dan pariwisata kembali bergairah.
“Pertumbuhan ekonomi masih on the track, cadangan devisa meningkat,” ujarnya.
Kemudian, Bambang menilai pemberantasan korupsi tetap berjalan baik oleh KPK maupun Kejaksaan Agung. Penegakan hukum dengan pendekatan restorative justice yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan, telah banyak membantu dan memberikan rasa keadilan pada masyarakat kecil.
“Jadi, saya kira tidak ada urgensinya jika ada unjuk rasa dengan tuntutan pemakzulan Presiden Jokowi. Namun, kami tetap hormati jika ada elemen masyarakat yang menyampaikan hal tersebut dalam unjuk rasa nanti,” tandasnya.
Diketahui, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Peduli Tanah Air menggelar aksi konsolidasi Akbar di seputaran bundaran Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (8/4) sore.
Puluhan mahasiswa itu melakukan aksi konsolidasi untuk mengajak seluru elemen masyarakat untuk ikut bergabung dalam aksi unjuk rasa terkait isu nasional pada Senin (11/4) nanti.
Pantauan awak media di lokasi aksi, para mahasiswa itu membakar beberapa ban bekas sebagai bentuk protesnya. Salah seorang mahasiswa bernama Munawar mengatakan hal itu dilakukan untuk mengundang para masyarakat untuk mendukung dan ikut serta dalam aksi yang nantinya akan digelar serentak di seluruh Indonesia.
Ia mengungkapkan adapun yang menjadi tuntutan mereka tidak berbeda dengan tuntutan beberapa daerah lainnya.
"Kami ikut menyuarakan isu nasional, di antaranya menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), menolak kenaikan PPN, menolak jabatan tiga periode presiden dan penundaan pemilu, meminta pemerintah untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng, serta meminta Jokowi mundur dari jabatannya," ucap Munawar kepada JPNN.com.
Ia juga menyebutkan bahwa dari aksi konsolidasi yang dilakukan didukung masyarakat dan juga ketua-ketua lembaga perguruan tinggi di Sultra. Mereka yang mendukung akan ikut dalam gerakan serentak 11 April 2022 nantinya.
"Ketua-ketua lembaga di Universitas Halu Oleo juga sudah nyatakan sikap akan ikut aksi tersebut," katanya.
Diketahui, para mahasiswa di seluruh Indonesia bakal melakukan aksi serentak di berbagai titik terkait perpanjangan periode presiden dan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu). (tan/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Konon Pak Jokowi Sedang Gelisah Jelang Pilpres 2024, Nih Sebabnya
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga