jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk menghentikan gerakannya demi tujuan memakjulkan pemerintahan Joko Widodo.
Politikus PKB itu juga mengimbau masyarakat tidak melakukan aksi unjuk rasa yang menimbulkan kerusuhan.
BACA JUGA: Masinton Sebut Perintah Presiden Jokowi Sangat Jelas, Seluruh Menteri Harus Patuh
"Tolong hentikan demo-demo yang memicu kerusuhan, apalagi pemakzulan," kata Jazilul saat dihubungi, Selasa (10/5).
Menurut dia, menyampaikan aspirasi merupakan hak masyarakat yang diatur dalam konstitusi.
BACA JUGA: Jazilul PKB Sadari Penundaan Pemilu Langgar Konstitusi, Tetapi Layak Dicoba
Namun, aksi demonstrasi dengan mengangkat isu pemakzulan terhadap pemerintahan yang sah kurang tepat. Dia menilai semua masalah bisa didiskusikan dengan baik.
"Semua bisa didialogkan. Tidak perlu demo-demo, sebab lebih besar madaratnya daripada manfaatnya," ujar dia.
BACA JUGA: Menag Yaqut Buat Gaduh, Ujang Komarudin: Harusnya Diganti Gus Jazilul
Wakil Ketua Umum PKB itu mengatakan pemerintah sedang fokus melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) saat ini. Jangan sampai, lanjut dia, adanya aksi unjuk rasa malah menghambat agenda pemulihan ekonomi nasional.
"Itu semua akan membuat keadaan ekonomi dan sosial-politik semakin buruk. Kami berharap semua pihak saling bahu-membahu mengatasi keadaan. Kita semua perlu bangkit setelah usainya Pandemi Covid-19," jelas dia.
Diketahui, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Peduli Tanah Air menggelar aksi konsolidasi Akbar di seputaran bundaran Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (8/4) sore.
Puluhan mahasiswa itu melakukan aksi konsolidasi untuk mengajak seluru elemen masyarakat untuk ikut bergabung dalam aksi unjuk rasa terkait isu nasional pada Senin (11/4) nanti.
Pantauan awak media di lokasi aksi, para mahasiswa itu membakar beberapa ban bekas sebagai bentuk protesnya.
Salah seorang mahasiswa bernama Munawar mengatakan hal itu dilakukan untuk mengundang para masyarakat untuk mendukung dan ikut serta dalam aksi yang nantinya akan digelar serentak di seluruh Indonesia.
Ia mengungkapkan adapun yang menjadi tuntutan mereka tidak berbeda dengan tuntutan beberapa daerah lainnya.
"Kami ikut menyuarakan isu nasional, di antaranya menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), menolak kenaikan PPN, menolak jabatan tiga periode presiden dan penundaan pemilu, meminta pemerintah untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng, serta meminta Jokowi mundur dari jabatannya," ucap Munawar kepada JPNN.com.
Ia juga menyebutkan bahwa dari aksi konsolidasi yang dilakukan didukung masyarakat dan juga ketua-ketua lembaga perguruan tinggi di Sultra. Mereka yang mendukung akan ikut dalam gerakan serentak 11 April 2022 nantinya.
"Ketua-ketua lembaga di Universitas Halu Oleo juga sudah nyatakan sikap akan ikut aksi tersebut," katanya.
Diketahui, para mahasiswa di seluruh Indonesia bakal melakukan aksi serentak di berbagai titik terkait perpanjangan periode presiden dan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu). (tan/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wacana Amendemen UUD 1945 Kembali Menghangat, NasDem Singgung Pemakzulan
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga