jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyampaikan sebuah kehormatan baginya saat diminta menjadi dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya.
Kesediaan pria yang akrab disapa Bamsoet menjadi dosen itu diharapkan bisa menjembatani sekaligus memberikan pengetahuan kepada mahasiswa antara keilmuan sosial dan politik dari sisi teori dengan realitanya di lapangan.
BACA JUGA: Antisipasi Krisis Ekonomi Global, Bamsoet: Ini Perlu Dipersiapkan dari Sekarang
"Sebuah kehormatan diundang bergabung dalam keluarga besar Universitas Brawijaya mempersiapkan lahirnya para ilmuan sosial dan politik yang tidak hanya kuat secara teori, melainkan juga kuat secara praktik," ujar Bamsoet seusai menerima jajaran dekanat FISIP Universitas Brawijaya di Jakarta, Selasa (9/8).
Jajaran FISIP Universitas Brawijaya yang hadir, di antaranya Sholih Muadi (dekan), Bambang Dwi Prasetyo (wakil dekan III), Moch Fauzie Said (Ketua BP2M), Akhmad Muwafik (staf ahli dekan), Novy Setia Yunas (Ketua bidang kerja sama BP2M), dan Irawan Saputra (Ketua Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat BP2M).
BACA JUGA: Bamsoet Akan Meluncurkan 2 Buku Pekan Depan, Catat Tanggalnya
Dalam kesempatan tersebut, Bamsoet juga mengapresiasi dukungan jajaran FISIP Universitas Brawijaya terkait pentingnya Indonesia memiliki Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai bintang penunjuk arah pembangunan.
Menurut Ketua DPR ke-20 itu, hal tersebut sejalan dengan aspirasi dari berbagai kalangan intelektual lainnya, seperti Forum Rektor Indonesia hingga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.
BACA JUGA: Wings Air Terbang Perdana dari Bandara Pondok Cabe, Bamsoet Bilang Begini
Bahkan juga sejalan dengan dukungan dari berbagai organisasi kemasyarakatan, seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Pusat Muhammadiyah, serta Majelis Tinggi Agama Konghucu.
"MPR RI dalam dua kali masa jabatan, yaitu periode 2009-2014 dan periode 2014-2019 telah membuat dua keputusan MPR yang pada prinsipnya merekomendasikan penyusunan PPHN," terang Bamsoet.
Bamsoet menyampaikan untuk menghadapi Revolusi Industri 5.0 dan berbagai tantangan zaman ke depan, Indonesia perlu memiliki rencana pembangunan jangka panjang seperti negara-negara besar dunia lainnya.
Dia mencontohkan Tiongkok, pada periode 1970-1980 telah memiliki rencana pembangunan hingga tahun 2050, yakni pada saat usia kemerdekaan Tiongkok memasuki usia ke-100 tahun.
Sasaran pembangunannya terdiri dari tiga tahap, Tiongkok yang sejahtera, Tiongkok yang maju, dan Tiongkok yang modern.
"Tiga tahap tersebut memakan waktu 100 tahun dari mulai kemerdekaan Tiongkok pada 1 Oktober 1949 hingga perayaan ulang tahun ke-100 pada 1 Oktober 2050," terang Bamsoet.
Karena itu, Bamsoet yang juga Waketum Pemuda Pancasila juga mengajak kalangan pendidikan tinggi untuk mengkaji urgensi menghadirkan kembali utusan golongan dalam keanggotan MPR.
Hal ini telah diaspirasikan oleh berbagai kalangan, seperti PP Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu.
Berbagai kalangan menilai, kehadiran utusan golongan bisa menjadikan MPR sebagai lembaga perwakilan yang inklusif, yang mengikutsertakan seluruh unsur dalam masyarakat Indonesia yang plural.
"Kehadiran utusan golongan juga membuat kepentingan masyarakat yang tidak terwakili oleh partai politik dan daerah, bisa terakomodir. Termasuk golongan yang karena aturan undang-undang, hak pilih atau hak dipilihnya ditiadakan," ujarnya.
Sebelumnya, Bamsoet juga diminta menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur untuk mengajar materi kuliah seputar ekonomi dan kewirausahaan.
Saat ini, Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu juga dipercaya menjadi dosen tetap dengan perjanjian di kampus FISIP Universitas Terbuka dengan mengajar dua mata kuliah. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi