jpnn.com, BALI - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak seluruh petinggi nagara di seluruh di dunia agar bisa bersatu untuk menghadapi perubahan iklim.
Menurut dia, negara maju harus berani bergerak menanamkan investasi di berbagai negara berkembang yang memiliki potensi energi baru terbarukan.
BACA JUGA: Gaungkan Hari Nyepi di Sidang IPU, Putu Rudana: Ini Solusi Menjawab Perubahan Iklim
Untuk itu, butuh dorongan parlemen dari berbagai negara yang tergabung dalam Inter-Parliamentary Union (IPU) agar bisa menggerakan pemerintahan di masing-masing negaranya melakukan aksi nyata memperbesar investasi di sektor energi baru terbarukan.
Hal tersebut diungkapkan sebagaimana ditegaskan Presiden Joko Widodo saat membuka IPU, bahwa pembicaraan mengenai perubahan iklim sering dibahas di tataran global.
BACA JUGA: Sidang ke-144 IPU, Jokowi Singgung Langkah Nyata Penanganan Perubahan Iklim
"Presiden Jokowi mengingatkan kami menghadapi sebuah hal yang mengerikan jika tidak berani memobilisasi berbagai kebijakan dalam menghadapi perubahan iklim, baik ditingkat parlemen maupun di pemerintah," ungkap Bamsoet di Bali, Minggu(20/3) malam.
Dia menambahka Indonesia sangat serius menghadapi perubahan iklim, khususnya dalam mengembangkan potensi energi baru terbarukan.
BACA JUGA: Puan Maharani Ungkap Keunikan Penyelenggaraan Sidang Ke-144 IPU, Apa Itu?
Salah satunya ditunjukan oleh Presiden Jokowi dan juga parlemen dalam menggalakan berbagai potensi energi baru terbarukan di Indonesia yang sangat melimpah, mencapai 418 GigaWatt (GW).
Antara lain bersumber dari Matahari/Surya yang bisa mencapai 207,8 GW; Air mencapai 75 GW, Angin mencapai 60,6 GW, Bioenergi mencapai 32,6 GW, Panas Bumi mencapai 23,9 GW, dan Arus Laut mencapai 17,9 GW.
Ketua DPR RI ke-20 itu menjelaskan salah satu contoh konkrit pemerintah menghadapi perubahan iklim terlihat dari dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon (NEK).
"Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memprediksi potensi perdagangan karbon di Indonesia bisa mencapai Rp 350 triliun. Besarnya potensi ekonomi tersebut tidak lepas karena Indonesia mampu menyerap sekitar 113,18 gigaton karbon," ungkapnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menerangkan dengan dukungan parlemen Indonesia, Presiden Joko Widodo meluncurkan Taksonomi Hijau Indonesia 1.0 (Indonesia Green Taxonomy 1.0) yang disusun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan melibatkan berbagai kementerian/lembaga.
"Dari kajian Bank Indonesia berdasarkan penghitungan menggunakan metode Tingkat Pertumbuhan Tahunan Majemuk (Compound Annual Growth Rate/CAGR), Indonesia bisa mendapatkan banyak manfaat jika transisi Ekonomi Hijau serta sistem keuangan berkelanjutan bisa segera diterapkan,".
"Antara lain, kenaikan produk domestik bruto (PDB) diproyeksikan bisa mencapai 0,62 persen per tahun," pungkas Bamsoet. (mrk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR RI Bakal Kirimkan Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina dalam Sidang IPU
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian