jpnn.com, DENPASAR - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyoroti masih tingginya ketimpangan di antara warga dunia.
Laporan Oxam International 2019, organisasi nirlaba di Inggris yang berfokus pada pembangunan dan penanggulangan bencana, menyebutkan di tahun 2018 lalu terdapat 26 orang terkaya dunia yang memiliki kekayaan bersih setara 3,8 miliar penduduk dunia.
BACA JUGA: DPR: LPSK Tidak Boleh Bubar Karena Minim Anggaran!
Di sisi lain, kekayaan 2.200 miliarder dunia tumbuh 12 persen, di saat pendapatan penduduk miskin turun 11 persen.
BACA JUGA : 92 Tentara Langit Diterjunkan ke Papua, Disaksikan Panglima
BACA JUGA: Bamsoet: Semua Pihak di Papua Harus Bisa Menahan Diri
Laporan tersebut juga menyebutkan, sekitar 147 miliarder terkaya dunia mengendalikan sekitar 1 persen dari kekayaan global.
BACA JUGA: Pesan Fahri Hamzah untuk Jokowi: Harus Lebih Cepat!
"Data lain dari Swiss Credit Suisse memaparkan antara Maret/Juni 2017 hingga Maret/Juni 2018, kekayaan orang super kaya tumbuh sebesar USD 2,5 miliar rata-rata perhari, sementara pendapatan setengah populasi penduduk dunia berkurang USD 500 juta per hari. Data-data tersebut menggambarkan betapa ketimpangan warga dunia, khususnya dalam peluang, pendapatan, dan kemampuan, menjadi hal yang perlu kita perangi bersama," ujar Bamsoet saat membuka 3rd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD ke-3), di Bali pada Rabu (4/9).
Hadir dalam acara ini Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla yang memberikan special remark, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan President Inter-Parliamentary Union Gabriela Cuevas Barron.
Hadir pula pimpinan parlemen dari 27 negara, antara lain Ketua Parlemen Arab Saudi Dr. Abdullah Mohammed Ibrahim Al Sheikh, Ketua Parlemen Portugal Mr. Eduardo Ferro Rodrigues, Ketua Parlemen Timor Leste Arao Noe de Jesus da Costa Amaral, Ketua Parlemen Gambia Mariam Jack Danton, Wakil Ketua Parlemen Jordan Ahmad Hamisat, dan Wakil Ketua Parlemen Kamerun Mbah Ndam Joseph.
BACA JUGA : Tegas, Munarman FPI Sebut Pemindahan Ibu Kota Bertentangan dengan Pancasila
Turut serta empat organisasi internasional dan pemerintahan yang menjadi observer, seperti Westminster Foundation for Democracy (WFD), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), Parliamentary Assembly of the Mediterranean (PAM) dan DAP Malaysia (Women Wing).
Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menjelaskan, WPFSD merupakan forum parlemen dunia yang diinisiasi oleh DPR RI yang berfokus kepada peningkatan peran parlemen dalam pencapain Sustainable Development Goals (SDGs).
Sidang WPFSD dilakukan secara berkala setiap tahunnya, dimulai sejak tahun 2017 hingga kini dengan mengangkat berbagai tema yang menjadi perhatian dunia.
"Sebagai bagian dari implementasi fungsi Diplomasi Parlemen yang diamanahkan oleh Undang-Undang MD3, DPR RI telah menjadi bagian terdepan dari parlemen dunia dalam menyukseskan SDGs. Sidang WPFSD ke-3 ini akan membahas tentang Memerangi Ketimpangan melalui Inklusi Sosial dan Keuangan," tutur Bamsoet.
Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan, selama bertahun-tahun, ketimpangan menghadirkan tantangan dalam perwujudan hak asasi manusia. Dampak ketimpangan pada masyarakat dunia sangat parah, terutama menciptakan dan melanggengkan kemiskinan serta marginalisasi yang pada akhirnya dapat menyebabkan konflik.
"Dalam merespons kondisi ini, parlemen dunia dengan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasannya, berperan penting dalam memastikan komitmen pembangunan SDGs di masing-masing negaranya bisa tercapai. Seperti yang diungkapkan Presiden Inter-Parliamentary Union pada pertemuan parlemen di High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development di New York beberapa waktu lalu, bahwa salah satu elemen penting dari komitmen SDGs No One Left Behind adalah No Parliament Left Behind, yang bermakna bahwa parlemen harus selalu terlibat aktif dalam seluruh upaya capaian SDGs," jelas Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menegaskan, Indonesia sangat berkomitmen terhadap suksesnya implementasi SDGs karena nilai yang terkandung di dalamnya sejalan dengan fokus kebijakan Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Salah satunya dengan memberikan akses permodalan kepada 58 juta lebih usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mempekerjakan 89 persen tenaga kerja sektor swasta, dengan berkontribusi 60 persen terhadap pendapatan domestik bruto (PDB).
"Berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga didorong mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan. Antara lain sampai dengan akhir tahun 2018 lalu, program Kredit Usaha Rakyat mampu menyalurkan Rp 270 triliun dan menjangkau 13,24 juta debitur, pemberdayaan pelaku usaha super mikro kepada 4,93 juta nasabah kelompok perempuan prasejahtera dengan menyerap dana Rp 10,61 triliun, serta pendampingan kepada 293.295 nasabah usaha mikro kecil dengan menyerap dana sebesar Rp 21,21 triliun," tandas Bamsoet.
Selain itu, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, capaian lain Indonesia antara lain dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sebagai upaya mewujudkan target Universal Health Coverage dengan pengalokasian 5 persen APBN untuk sektor kesehatan dan alokasi 20 persen APBN untuk sektor pendidikan.
"Di tahun 2019 lalu, pemerintah dan DPR RI menyiapkan Rp 123,1 triliun untuk sektor kesehatan. Dana tersebut ditingkatkan 7,4 persen menjadi Rp 132,2 triliun di tahun 2020 atau sekitar 5,23 persen dari APBN 2020. Sedangkan untuk pendidikan, ditingkatkan 2,7 persen dari Rp 492,5 triliun pada 2019 menjadi Rp 505,8 triliun di 2020," pungkas Bamsoet. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Timwas Haji DPR: Inovasi Pelayanan Haji Tidak Boleh Berhenti
Redaktur & Reporter : Natalia