jpnn.com, BALI - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi berbagai pencapaian yang diraih Polri selama 100 hari kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Mengusung visi transformasi menjadikan Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), Korps Bhayangkara terus meningkatkan kinerjanya menjadi lembaga penegak hukum yang tidak hanya tegas, melainkan juga memiliki personel yang solid, profesional, dan mumpuni menghadapi era Police 4.0.
BACA JUGA: Terima Kunjungan Mentan, Kapolri: Dengan Swasembada Beras, Kita Bisa Ekspor
Bamsoet menambahkan Polri telah sukses meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
Untuk fungsi Lalu Lintas (Lantas), kata dia, antara lain dengan menerapkan aplikasi SIM Internasional Online, aplikasi SIM Nasional Presisi Online, aplikasi Ujian Teori SIM Online (Eavis), aplika e-PPSI, aplikasi e-Rikkes, dan Samsat Digital Nasional.
BACA JUGA: Bertemu Jenderal Andika, Bamsoet Tegas Dukung Pelibatan TNI-Polri
"Sangat memudahkan masyarakat dalam mengurus perpanjangan SIM secara online. Tinggal duduk manis di rumah, SIM akan diantarkan langsung ke depan pintu rumah," ujar Bamsoet di Bali, Rabu (19/5).
Ketua ke-20 DPR RI ke-20 ini menjelaskan dalam fungsi Intelijen dan Keamanan (Intelkam), Polri juga telah menerapkan pengajuan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) secara online.
BACA JUGA: Bamsoet dan Ketua Parlemen Turki Desak PBB Keluarkan Resolusi Soal Agresi Israel
Begitu juga di berbagai fungsi lainnya, seperti Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), di Bareskrim melalui penerapan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Online, di Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) melalui aplikasi Patrolisiber.id, di Inspektorat Pengawasan Umum Polri melalui Dumas Presisi, dan di Divpropam Polri melalui Propam Presisi.
"Polri juga terus menambah fasilitas tilang elektronik (e-TLE)," katanya.
Menurut Bamsoet, setidaknya hingga akhir Maret 2021, sebanyak 244 titik kamera tilang elektronik telah tersebar di 12 wilayah Polda.
Antara lain 98 titik di Polda Metro Jaya, 5 di Polda Riau, 55 di Polda Jawa Timur, 10 di Polda Jawa Tengah, 16 di Polda Sulawesi Selatan, 21 di Polda Jawa Barat, 8 di Polda Jambi, 10 di Polda Sumatera Barat, 4 di Polda DIY, 5 di Polda Lampung, 11 di Polda Sulawesi Utara, dan 1 di Polda Banten.
"Jumlah tersebut masih akan terus bertambah," jelas Bamsoet.
Ketua umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menerangkan Polri juga masih dihadapkan pada berbagai pekerjaan rumah yang tidak ringan.
Salah satunya terkait pengembangan sumber daya Polri.
Mengingat, kata dia, dari makalah yang disampaikan Jenderal Listyo Sigit saat mengikuti fit and proper test di DPR RI pada Januari 2021 lalu, tercatat per Oktober 2020 total SDM Polri mencapai lebih dari 438.387. Terdiri dari 24.500 anggota Polri di Mabes, 393.543 anggota Polri di Polda, 3.950 PNS Mabes Polri, dan 16.391 PNS Polda.
Besarnya jumlah SDM juga membawa persoalan yang tidak mudah. Polri harus memastikan tidak ada ketentuan yang diskriminatif, yang dapat menghambat pengembangan sumber daya Korps Bhayangkara.
"Antara lain terkait ketentuan personel yang dapat mengikuti sekolah staf dan pimpinan untuk latar belakang lulusan tertentu, persyaratan menjadi kapolda, hingga standar terhadap polisi wanita," pungkas Bamsoet. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy