jpnn.com, BALI - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap kerja sama ekonomi digital antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia dapat terus ditingkatkan.
Terlebih, saat ini pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berkembang pesat sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat dunia.
BACA JUGA: Ketua DPR Dorong Peningkatan Kerja Sama RI dan Korsel
"Pemanfaatan perkembangan di dunia siber diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat melalui transaksi digital," ujar Bamsoet saat mengadakan pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Senat Australia Sue Lines sebelum dimulai pertemuan Ketua Parlemen MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea, Turki dan Australia) di Bali, Sabtu (15/9).
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan transformasi digital akan semakin berkembang di tahun mendatang.
BACA JUGA: Fahri Hamzah Berharap Debat Capres Diperbanyak
Pada 2020 diperkirakan lebih dari empat miliar orang di dunia akan menggunakan perangkat komunikasi.
"Untuk mendorong ekonomi nasional berbasis digital, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan ekonomi jilid 14 pada November 2016. Tujuannya, membangun ekosistem perdagangan secara elektronik serta mendorong perluasan dan efisiensi bisnis perdagangan secara elektronik yang dituangkan dalam roadmap industri e-commerce," ujar Bamsoet.
BACA JUGA: Ketua DPR Dorong Pemerintah Berkreasi Respons Ekonomi Global
Selain itu, mantan Ketua Komisi III DPR RI ini mengapresiasi ditandatanganinya kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia dalam memerangi kejahatan perdagangan manusia di kawasan Asia.
Kerja sama tersebut difokuskan pada pemberian bantuan teknis bagi aparat penegak hukum di Indonesia.
"Indonesia kerap dijadikan pintu masuk bagi perdagangan manusia ke Australia. Khususnya, para imigran asal negara yang kerap didera konflik, seperti Afghanistan, Irak dan Sri Lanka. Karena itu, Australia akan sangat terbantu dengan adanya kerja sama dalam memerangi perdagangan manusia ini," imbuh Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN ini mengingatkan, kasus perdagangan manusia tidak bisa dianggap remeh karena telah melibatkan jaringan internasional.
Diperkirakan setiap tahunnya sekitar 800 ribu orang diperdagangkan di lintas batas internasional.
"Pemerintah Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Terpadu untuk mengatasi masalah perdagangan manusia. Namun, dengan adanya belasan ribu pulau dan lebih dari seratus pintu masuk resmi, pemerintah Indonesia masih mengalami kesulitan menangani masalah ini," kata Bamsoet.
Legislator Partai Golkar dari Dapil VII Jawa Tengah ini menegaskan, DPR RI juga mendukung penguatan kerja sama bilateral Indonesia dengan Australia dalam bidang keamanan maritim, penanggulangan terorisme dan berbagai bidang kerja sama lainnya.
"Australia merupakan mitra strategis Indonesia. Kami percaya bahwa kedua negara akan selalu mengedepankan kepentingan bersama dalam membangun kerja sama bilateral. Kami dari parlemen akan selalu mendukung upaya penguatan kerja sama bilateral Indonesia dengan Australia," ujar Bamsoet. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet: Ribuan KTP di Tempat Sampah Persoalan Serius
Redaktur : Tim Redaksi