jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai temuan ribuan KTP tercecer di tempat pembuangan sampah di wilayah Cikande, Kabupaten Serang, Banten, merupakan persoalan serius. Sebab, hal serupa pernah terjadi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan di Kabupaten Bogor, Jabar.
”Kami minta komisi II meminta penjelasan Kemendagri soal tercecernya e-KTP tersebut,” kata Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo.
BACA JUGA: Ribuan KTP di Tempat Sampah Langsung Diuji Data, Hasilnya?
Bamsoet menilai Kemendagri dan Polri harus bekerja sama untuk mengusut tuntas kejadian tersebut. Jika ada oknum yang terbukti lalai, Bamsoet menilai oknum itu harus ditindak tegas. ”Ini penting mengingat e-KTP rentan disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Bamsoet meminta Kemendagri segera menginstruksi jajarannya untuk memusnahkan, menggunting, ataupun memotong e-KTP yang rusak atau tidak terpakai. Bamsoet ingin kejadian semacam itu tidak terulang.
BACA JUGA: Ribuan e-KTP Tercecer, Begini Respons Ketua DPR
Selain itu, Kemendagri diminta memastikan fasilitas perekaman data kependudukan di setiap dinas dukcapil tersedia dan berfungsi normal. Mulai alat perekam, blangko, hingga tinta untuk mencetak e-KTP tersedia lengkap.
”Ini demi meminimalisir adanya kerusakan yang terjadi saat perekaman ataupun pencetakan e-KTP,” ujarnya.
BACA JUGA: Indonesia Harus Bisa Kembangkan EBT di Sektor Industri
Sementara, Kemendagri berjanji lebih intensif dalam menyosialisasikan standard operating procedure mengenai sampah e-KTP. Pada prinsipnya, sampah e-KTP tidak boleh ada di tempat pembuangan sampah.
Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan, berdasar kasus di Bogor, Dirjen Dukcapil membuat instruksi kepada dispendukcapil di seluruh Indonesia. ”Walaupun barang rusak, bekas, sampah yang tidak terpakai, tetap dipotong atau dibakar. Jangan sampai asal lempar ke tempat sampah,” terangnya.
Mengacu pada kejadian di Serang, Dirjen Dukcapil kini sedang memanggil kepala dispendukcapil setempat untuk dimintai keterangan. Mereka ingin mengetahui apakah instruksi perlakuan terhadap sampah e-KTP sudah disosialisasikan. ”Kalau memang betul tidak diindahkan, siapa yang bertanggung jawab akan kami beri sanksi,” lanjutnya.
Sanksinya adalah dicopot dari jabatannya, bahkan di-nonjob-kan. Dalam hal ini, yang potensial terkena sanksi adalah Kadispendukcapil Kabupaten Serang. Kemendagri menilai keteledoran itu sudah tidak bisa ditoleransi. Sebab, instruksi tata cara pemusnahan sampah e-KTP melalui surat edaran sudah disampaikan kepada seluruh dispendukcapil.
BACA JUGA: Ribuan KTP di Tempat Sampah Langsung Diuji Data, Hasilnya?
Meski sudah berstatus tak terpakai, sampah e-KTP tetap sensitif. Sebab, di dalamnya ada cetakan identitas penduduk. Karena alasan itu pula, Kemendagri memiliki SOP untuk memusnahkan sampah tersebut agar tidak sampai berakhir di pembuangan sampah.
Setiap dispendukcapil juga sudah diberi kewenangan untuk menyimpan sampah-sampah itu sementara waktu. ”Nanti pada saat tertentu dibakar,’’ tegas mantan Sekjen PDIP tersebut. (byu/bay/lum/c10/fat)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Kembali Gelar WPFSD Kedua di Bali, Puluhan Negara Hadir
Redaktur & Reporter : Soetomo