jpnn.com, JAKARTA BARAT - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menerima kunjungan Duta Besar Maroko untuk Indonesia H.E. Mr. Ouadia Benabdellah.
Bamsoet dan Mr. Quadia membahas peningkatan kerja sama kedua negara yang sudah terjalin selama 60 tahun.
BACA JUGA: Ngobras Bareng Deputi BNN Arman Depari, Bamsoet Ajak Perangi Narkoba
Tidak hanya dalam hubungan bilateral, Indonesia dan Maroko juga telah bekerja sama di berbagai organisasi, seperti Gerakan Non-Blok, Organisasi Perdagangan Dunia, dan Organisasi Kerjasama Islam.
Indonesia dan Maroko juga selalu memberikan dukungan agar perdamaian dan kedaulatan di masing-masing negara tetap terjaga.
BACA JUGA: Bamsoet: Indonesia Memerlukan Pokok-pokok Haluan Negara
Bamsoet mengatakan dalam kesempatan itu Dubes Quadia menyampaikan kondisi terkini di Maroko khususnya terkait hubungan mereka dengan Kelompok Polisario di wilayah penyangga dan penyeberangan El Guergarat yang sedang tegang.
Menyikapinya, kata Bamsoet, Maroko telah melakukan operasi nonofensif tanpa melanggar perjanjian penghentian penggunaan senjata di bawah kontrol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
BACA JUGA: Catatan Ketua MPR RI: Memupuk Harapan, Membangun Kepastian
"Sebagai sahabat, Indonesia berharap ketegangan tersebut tak terus berlanjut, sehingga kawasan Sahara Barat tetap damai," ujar Bamsoet usai menerima Dubes Quadia di ruang kerja ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11).
Ketua ke-20 DPR RI ini meyakini Maroko akan tetap berkomitmen menjadi partner anggota PBB yang menjamin keamanan, pembangunan, dan perdamaian bagi seluruh rakyatnya sehingga di kawasan Sahara Barat tidak terjadi kekacauan dan kekerasan, dan pergerakan orang dan barang tak terganggu.
"Sebagaimana ditegaskan Kementerian Luar Negeri Indonesia, posisi Indonesia tetap netral. Kita terus mendorong semua pihak yang terlibat di Sahara Barat tetap mendukung proses damai yang diprakarsai PBB melalui MINURSO," papar Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menekankan, salah satu tujuan Indonesia merdeka, sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Saat ini Indonesia juga masih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.
"Atas dasar itulah, Indonesia selalu mengajak negara-negara sahabat untuk tidak mengedepankan pendekatan militer ataupun kekerasan, tetapi mengedepankan pendekatan dialog dan penyelesaian konflik secara damai," pungkas Bamsoet. (rls/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Boy