jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung agar draf Instruksi Presiden tentang Pembangunan Monumen Nasional Bela Negara bisa segera diterbitkan.
Dia berharap Inpres tersebut menjadi payung hukum terpadu agar pembangunan monumen yang sudah dimulai sejak 2012 bisa segera diselesaikan sebelum perayaan Hari Puncak Peringatan Bela Negara ke-15 pada 19 Desember nanti.
BACA JUGA: Bamsoet: Bela Negara, Harga Mati bagi Kita Semua
Pembangunan Monumen Nasional Bela Negara dilaksanakan di lahan seluas 50 hektare yang dihibahkan oleh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan dan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat.
Kedua wilayah tersebut merupakan daerah basis perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
BACA JUGA: Bamsoet: Beli dan Gunakan Produk Dalam Negeri Bagian dari Bela Negara
"Jangan sampai pengabdian masyarakat tersebut menjadi sia-sia lantaran pembangunan monumen dan kawasan di sekitarnya tidak bisa diselesaikan," ujar Bamsoet usai menerima kunjungan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, di Jakarta, Selasa (16/11).
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, perayaan Hari Bela Negara dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 28/2006 yang menetapkan setiap 19 Desember diperingati sebagai sebagai Hari Bela Negara.
BACA JUGA: Penting! Seluruh Rakyat Diajak Bela Negara, Caranya Sederhana
Pemilihan tanggal tersebut menyesuaikan tanggal terbentuknya PDRI pada 19 Desember 1948.
Pembangunan Monumen Nasional Bela Negara tidak lepas untuk mengenang peristiwa PDRI di Sumatera Barat yang diketuai Sjafroeddin Prawiranegara.
Kehadiran PDRI tidak lain untuk mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan Indonesia karena pada saat itu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditahan oleh Belanda.
"Kehadiran PDRI merupakan penegasan kepada Belanda dan juga dunia internasional, bahwa pemerintahan Indonesia masih tegak berdiri., sekaligus menjadi dorongan semangat juang dalam upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan terbentuknya PDRI juga menunjukkan solidaritas yang tinggi dari para pemimpin bangsa.
"Sehingga, stigma bahwa pemimpin sipil lemah dan tidak mau bergerilya menjadi tidak tepat. Bahkan saat itu, Panglima Besar Soedirman mengakui kepemimpinan politik PDRI," pungkas Bamsoet.
Turut hadir dalam pertemuan dengan Bamsoet, yaitu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Barat Jefrinal Arifin.
Hadir pula pengurus Generasi Lintas Budaya, antara lain Romo Benny Susetyo, Olivia Zalianty, dan Raja Asdi. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi