jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta TNI-Polri agar siap menghadapi berbagai situasi geopolitik global.
Setelah dikejutkan oleh pandemi Covid-19 di awal 2020, dunia harus mengantisipasi disrupsi keamanan dengan meletusnya perang antara Rusia dan Ukraina.
BACA JUGA: Ahmad Basarah Ditetapkan Sebagai Ketua PAH I MPR RI
Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kemerdekaan, dan perdamaian, Indonesia berharap Rusia dan Ukraina segera menemukan titik temu untuk menghentikan penggunaan kekerasan.
Lantas, beralih menggunakan saluran diplomatik untuk memulihkan stabilitas dan perdamaian dunia.
BACA JUGA: Bamsoet: Aset Kripto dan Digital Trading Perlu Regulasi dan Penegakan Hukum
"Dari sisi militer, perang di Ukraina harus dijadikan pembelajaran tentang bagaimana eskalasi konflik bisa secara cepat meningkat menjadi perang terbuka,'' ujarmya.
Pemerintah harus mencermati berbagai upaya diplomasi hingga strategi penangkalan yang digelar di Eropa gagal mencegah perang.
BACA JUGA: Bamsoet: Investasi Berbasis Daring Harus Dilindungi Undang-Undang
''Kami harus mendalami bagaimana dilema keamanan antara AS, NATO, Ukraina, dan Rusia bereskalasi menjadi ketegangan diplomatik yang menemui titik buntu strategis hingga kemudian memicu perang," ujar Bamsoet.
Hal itu dikatakannya saat memberikan pembekalan dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3).
Presiden Joko Widodo lebih dahulu memberikan pengarahan. Hadir pula Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono.
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, dari sisi gelar militer, harus didalami gelar kekuatan yang cenderung tidak berimbang antara Ukraina dan Rusia akhirnya bereskalasi menjadi perang asimetrik.
Selain itu, perlu juga dikaji perubahan-perubahan taktik dan teknologi tempur yang digunakan untuk memastikan gelar kekuatan bangsa Indonesia tetap relevan dengan dinamika teknologi persenjataan terkini.
"Bagi Indonesia, perang di Ukraina bisa memberikan pengaruh politik dan ekonomi yang mengharuskan kita mengalkulasi ulang strategi kebijakan serta program pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang menjadi fokus pemerintah pada 2022,'' ujarnya.
Strategis Ukraina ini harus terus dicermati untuk mengantisipasi dampaknya terhadap ekonomi nasional.
Berbagai mitigasi struktural dan substantif komprehensif yang sudah dijalankan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 telah memberikan pembelajaran yang penting.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, bangsa Indonesia relatif berhasil melakukan navigasi kebijakan untuk mengatasi masalah goncangan penawaran (supply shock), yang antara lain ditandai dengan gejolak harga energi.
Indonesia juga sudah berhasil mengatasi masalah kelangkaan kontainer yang mengganggu kegiatan ekspor dan impor.
Selain itu, berhasil mengoptimalkan kenaikan harga komoditas strategis global untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional.
"Salah satu pembelajaran utama dari pendadakan strategis pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina adalah situasi politik keamanan dan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi dinamika global,'' ucapnya.
Karena itu, perumusan strategi kebijakan yang bersifat komprehensif, holistik, dan yang selalu mengandalkan sinergi lintas sektor harus menjadi formula andalan untuk mengatasi pendadakan strategis.
Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, pada 2022, salah satu fokus pemerintah adalah melakukan reformasi struktural.
Termasuk dilakukan Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI untuk meninjau pencapaian implementasi Undang-Undang Pertahanan Negara yang tahun ini genap 20 tahun.
Reformasi struktual dilakukan dengan mengkaji secara dalam seluruh aspek reformasi militer dan transformasi pertahanan.
Mulai kerangka regulasi, doktrin dan kebijakan, organisasi Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI, gelar kekuatan TNI, ekonomi pertahanan, industri pertahanan, hingga kesejahteraan prajurit.
"Sebagaimana diamanatkan Panglima Tertinggi Presiden Joko Widodo di HUT Ke-75 TNI pada 5 Oktober 2020, TNI harus disiapkan untuk menghadapi perang masa depan yang antara lain akan sangat mengandalkan kemampuan adaptasi teknologi," katanya.
Jokowi juga memerintahkan TNI untuk melakukan transformasi pertahanan membentuk Kekuatan Pertahanan Indonesia 2045.
Kedua amanat ini merupakan panduan untuk meninjau keharusan melakukan kembali reformasi struktural TNI.
Dewan Pakar KAHMI ini juga mengutip pidato Bung Karno pada peringatan Satu Tahun Indonesia Merdeka di depan Sidang Badan Pekerja Komite Nasional Pusat.
Bung Karno berpesan bahwa kita harus sabar, tak boleh bosan, ulet, terus menjalankan perjuangan, terus tahan menderita, jangan putus asa, jangan kurang tabah, jangan kurang rajin. Ingat, memproklamasikan bangsa adalah gampang, tetapi menyusun negara, mempertahankan negara buat selama-lamanya itu sukar.
"Hanya rakyat yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang saya sebutkan tadi: rakyat yang ulet, rakyat yang tidak bosanan, rakyat yang tabah, hanya rakyat yang demikianlah yang dapat bernegara kekal abadi. Siapa yang ingin memiliki mutiara, harus ulet menahan-nahan nafas, dan berani terjun menyelami samudera yang sedalam-dalamnya.”
"Kutipan pesan Bung Karno tersebut terasa tepat ketika kita membicarakan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang sedang dikerjakan,'' tandasnya.
Sampai saat ini, masyarakat masih dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang berdampak luas pada seluruh sektor kehidupan masyarakat, terutama kesehatan dan perekonomian. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi