jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo optimistis bahwa kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan secara ketat akan berpengaruh terhadap perlambatan laju kasus baru Covid-19.
Mantan ketua DPR yang karib disapa Bamsoet itu juga meminta pemerintah terus mengimbau semua kalangan agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan PSBB. “Karena pandemi ini belum berakhir,” tegas Bamsoet, Senin (11/5).
BACA JUGA: Wakil Ketua MPR RI Kasih Komentar Tajam soal Pernyataan Jokowi
Hal ini diungkap Bamsoet merespons pernyataan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo bahwa laju kasus baru pasien terjangkiti mengalami penurunan hingga sebelas persen.
Tren penurunan kasus terjadi di sejumlah daerah yang menerapkan PSBB seperti DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat serta Jawa Timur.
BACA JUGA: Ketua MPR RI Berikan Bantuan Buat Ustazah dan Anak Yatim
Bamsoet meminta pemerintah tidak melonggarkan aturan PSBB meski terjadi penurunan angka kasus baru dalam sepekan terakhir.
“Salah satu syarat pelonggaran PSBB bisa dilakukan bila laju kasus baru di suatu daerah menurun dalam dua pekan berturut-turut atau jika wabah sudah bisa dikendalikan,” ungkapnya.
BACA JUGA: Peneliti: Pelonggaran PSBB Jadi Hambatan Hentikan Penyebaran Covid-19
Legislator Partai Golkar itu mendorong pemerintah daerah mempertimbangkan mengusulkan memberlakukan PSBB di daerah-daerah yang masih mengalami lonjakan kasus baru pasien terjangkit Covid-19 kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
“Seperti di Makassar, Sulawesi Selatan, yang menjadi salah satu wilayah dengan pertambahan harian kasus yang cukup besar,” kata dia.
Bamsoet meminta pemerintah tetap mengupayakan jumlah alat pelindung diri dan kapasitas rumah sakit terus ditingkatkan untuk mengantisipasi gelombang baru virus Covid-19.
Pemerintah juga diharapkan meningkatkan aktivitas pemeriksaan Covid-19 di Indonesia agar dapat memadai sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu 10.000 pemeriksaan per hari, sedangkan pemeriksaan terbanyak saat ini yaitu pada tanggal 11 April dan 9 Mei 2020 yang masing-masing baru mencapai 7.000.
“Saya mendorong pemerintah agar melakukan cek dan ricek, serta tidak tergesa-gesa menyampaikan informasi kepada masyarakat luas bahwa kurva kasus Covid-19 melandai,” katanya.
Namun, ujar Bamsoet, harus disertakan dengan data yang riil dan komprehensif, karena rata-rata butuh waktu seminggu sampai dua minggu sebelum hasil pemeriksaan Covid-19 diumumkan.
“Sehingga menyebabkan data yang diumumkan tiap hari bukanlah data baru, tetapi terlambat dari kasus infeksinya,” katanya.
Bamsoet meminta pemerintah agar tetap melakukan pemeriksaan Covid-19 dengan polymerase chain reaction atau PCR. Ia mengatakan pemerintah harus melatih seluruh tenaga medis agar fasih melakukan tes PCR sehingga mendapatkan hasil yang optimal.
“Saya mendorong pemerintah dalam menginformasikan status perkembangan Covid-19 di Indonesia dapat mengedepankan transparansi data yang akurat sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat,” pungkasnya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy