jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengomentari pernyataan Presiden Jokowi yang hendak berdamai dengan COVID-19.
Menurut Hidayat, keinginan berdamai dengan COVID-19 itu semestinya dibarengi dengan kebijakan perintah kepada Kementistek, Kemenkes serta lembaga-lembaga lain, melakukan koordinasi serta kerja sama agar segera menemukan vaksin COVID-19.
BACA JUGA: Jokowi: Kita Harus Hidup Berdamai dengan Covid-19
Karena itu pemerintah harus mendukung riset di Kemenristek, dengan anggaran yang memadai. Tidak malah memotongnya.
Mengajak berperang atau berdamai dengan corona, hingga ditemukan vaksin, tanpa usaha serius dan anggaran yang memadai untuk riset, menurut Hidayat akan menjadi bukti bahwa pemerintah tak serius ingin memutus penyebaran virus COVID-19.
BACA JUGA: Ketua MPR RI Sesalkan Cara Kemenlu Merespons Kasus Kematian ABK WNI
Pasalnya, anggaran di Kemenristek tidak mengalami penambahan, bahkan dipotong besar-besaran.
Padahal, riset sangat dibutuhkan untuk menemukan vaksin COVID-19 sebagai cara efektif untuk menyelesaikan darurat kesehatan bencana nasional COVID-19.
BACA JUGA: Hidayat Nur Wahid Dorong Kemenag Bantu UKT Mahasiswa
Apalagi jumlah korban yang terpapar semakin banyak, termasuk korban meninggal dari kalangan tenaga kesehatan.
“Untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dan NKRI, semestinya presiden komitmen dengan menambahkan anggaran riset untuk percepatan penemuan vaksin, bukan malah memangkasnya. Pak Jokowi, kita tidak akan bisa menang perang atau berdamai dengan corona, dan berdaulat secara kesehatan, jika kita tidak maksimal mendukung upaya penemuan vaksin,” kata Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (10/5).
Mengutip Perpres 54/2020 yang memotong anggaran Kemenristekdikti sebesar Rp 40 triliun, menurut Hidayat itu adalah presentasi potongan anggaran terbesar, dibanding pemotongan Kementrian lainnya.
Meskipun pemerintah bisa berkilah bahwa pemotongan itu terkait perubahan nomenklatur, ruang realokasi internal Kemenristek, tetapi untuk mendukung riset vaksin tentu makin kecil, apalagi dengan hanya anggaran tersisa sebesar Rp 2 triliun.
Bahkan, Menteri Ristek menyebutkan bahwa pihaknya hanya menganggarkan Rp 40 miliar untuk riset vaksin COVID-19.
"Dalam kondisi normal, idealnya dana riset tidak kurang dari 2% PDB, tetapi Indonesia selama ini masih terjebak di kisaran 0,3% PDB," kata politikus PKS ini.
Apalagi dalam situasi pandemi dan bencana nasional yang mengancam eksistensi bangsa.
Karena itu menurut Hidayat pemerintah harus memprioritaskan anggaran riset.
Dia bahkan mencontohkan anggaran riset vaksin di beberapa negara sangatlah besar. Di Amerika Serikat misalnya mencapai Rp 16,3 triliun, India sebesar Rp 1,6 triliun, dan Inggris dengan Rp 1,1 triliun.
“Saya khawatir Indonesia terlambat menemukan vaksin COVID-19, dan mengakibatkan semakin banyak korban yang jatuh akibat COVID-19. Karena itu agar perang melawan COVID-19 yang digaungkan Presiden Jokowi saat konferensi virtual G20 bisa dimenangi, pemerintah perlu senjata yang efektif antara lain adanya vaksin," ujar Hidayat.
"Kalaupun damai, maka damai dengan COVID-19 akan bermanfaat dan selamatkan Bangsa, bila vaksin itu segera ditemukan oleh pihak Indonesia. Dan itu hanya akan terjadi bila pemerintah serius mendorong riset untuk menemukan vaksin covid-19. Untuk itu pemerintah harus segera merealokasi anggaran unt meningkatkan anggaran riset di kemenristek dan kemenkes, bukan malah memotongnya,” imbuhnya.
Hidayat mencemaskan ketidakseriusan ini sebagai tanda bahwa rakyat disuruh cari selamat sendiri tanpa keseriusan pemerintah.
Menurutnya, hal ini akan tercatat sebagai preseden buruk dalam sejarah bangsa.
“Semestinya pemerintah lebih serius, tidak sekadar menunggu ditemukannya vaksin dan rakyat dibuat bingung, dengan pernyataan dan kebijakan pejabat negara yang simpang siur, gonta-ganti, dan tidak fokus untuk efektif atasi penyebaran COVID-19, seperti masalah transportasi dan PSBB itu,” pungkas Hidayat. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi