jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo menyatakan, reshuffle kabinet gagal membangun harapan baru. Sebaliknya, suasana pasca-reshuffle justru memberi gambaran buruk tentang soliditas pemerintahan. Maka, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurut Bambang harus memulihkan kepercayaan rakyat dan pemodal asing.
"Nilai tambah dari reshuffle kabinet baru-baru ini sudah tidak ada lagi akibat insiden atau perang kata-kata yang melibatkan Menteri Koordinator
Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta Menteri BUMN Rini Soemarno," kata Bambang Soesatyo, Sabtu (23/8).
BACA JUGA: Kisah Pesawat Tempur Hawk MK-53, Sudah 35 Tahun Mengabdi Kini Resmi Pensiun
Masyarakat dan juga pebisnis lokal maupun pemodal asing Menurut laki-laki yang kerap disapa Bamsoet ini menilai Kabinet Kerja sudah rapuh dan pemerintahan secara keseluruhan tidak solid.
"Kendati insiden itu diklaim sudah diselesaikan di Sidang Paripurna Kabinet pada Rabu (19/8) lalu, publik tidak percaya bahwa penyelesaian itu akan membuat kabinet solid atau kompak. Pernyataan Menkopolhukam Luhut Pandjaitan setidaknya mencerminkan luka yang dialami Kabinet Kerja belum kering atau belum sembuh benar," ungkapnya.
BACA JUGA: Kok Mas Nusron Wahid Bisa Masuk Struktur PBNU? Ini Ceritanya
Usai menemui Wapres JK, Jumat (21/8), Luhut menurut Bamsoet menegaskan bahwa jika ada menteri yang tidak sejalan dengan presiden akan dibuang. Tema yang sama juga sempat dikemukakan Luhut di forum sidang paripurna kabinet Jumat lalu itu.
"Artinya, dari aspek soliditas, kerusakannya terbilang parah. Mau tak mau, beban persoalan ini harus dikembalikan ke pundak Presiden Jokowi. Formula seperti apa yang akan dipilih untuk memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintah, hanya presiden yang tahu," ujar anggota Komisi III DPR itu.
BACA JUGA: Nadia Mulya Desak KPK Segera Jerat Tokoh Kunci Kasus Century
Upaya tersebut menurut Bamsoet menjadi keharusan karena adanya dua tantangan yang cukup serius.
"Pertama, pemerintah dan semua elemen masyarakat ditantang untuk bisa menyelenggarakan Pilkada yang jujur, bersih dan aman. Ini sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia," tegas dia.
Kedua, lanjutnya, tantangan eksternal meningkatnya ketidakpastian perekonomian global akibat perang nilai tukar yang melibatkan kekuatan-kekuatan utama ekonomi dunia, seperti Tiongkok dan Amerika Serikat membuat depresiasi rupiah makin melebar.
"Untuk bisa menanggapi dua tantangan itu, presiden harus mampu mengembalikan istana sebagai sumber solusi bangsa. Karena istana adalah pusat pemerintahan, bukan pusat kegaduhan seperti istana kampret di pohon rindang halaman istana," pungkas Bendahara Umum Partai Golkar itu.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bagikan Kartu Sakti di Pontianak, Jokowi: Jangan Belikan Pulsa
Redaktur : Tim Redaksi