Bamsoet: Kebijakan Kementan Tambah Anggaran Subsidi Pupuk Bagi Petani Sudah Tepat

Senin, 01 April 2024 – 21:14 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat bertemu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin (1/4). Foto: MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan kementerian pertanian (Kementan) dalam mengatasi berbagai masalah terkait ketahanan pangan nasional.

Salah satunya memberikan penambahan bantuan alokasi subsidi pupuk untuk petani seluruh Indonesia sebesar Rp 28 triliun.

BACA JUGA: Kuota Pupuk Naik, Pemprov Kalsel Mengapresiasi Kementan

Dengan tambahan tersebut total anggaran pupuk bersubsidi 2023 menjadi Rp 54 triliun.

Menurut dia, salah satu persoalan terbesar yang dihadapi para petani adalah masalah pupuk.

BACA JUGA: Kementan Perbaiki Infrastruktur Demi Meningkatkan Produktivitas

"Kebijakan Kementan menambahkan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk bagi para petani sudah tepat. Masalah pupuk memang harus diprioritaskan agar petani kembali bergairah dan bersemangat untuk meningkatkan produksinya," ujar Bamsoet seusai bertemu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin (1/4).

Wakil Ketua Partai Golkar itu menjelaskan, melalui penambahan anggaran ini, alokasi pupuk subsidi bagi petani mencapai 9,55 juta ton.
Volume pupuk bersubsidi pada 2024 meliputi pupuk kimia dan organik untuk sembilan jenis komoditas, seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao.

BACA JUGA: Kementan Dorong Penggunaan Padi Organik untuk Menghadapi Krisis Pangan Dunia

"Kementan dapat melibatkan inspektorat untuk mengawasi realisasi dari penambahan alokasi pupuk bersubsidi tersebut. Sehingga, subsidi pupuk yang diberikan tepat sasaran dan bermanfaat bagi petani di seluruh Indonesia," kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI itu meminta Kementan memastikan alokasi pupuk bersubsidi mengacu pada rekomendasi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian/BSIP Kementan.

Pemerintah daerah juga diminta menyiapkan rancangan alokasi di masing-masing daerah sesuai data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok/e-RDKK 2024.

"Pemerintah bersama stakeholders terkait juga perlu untuk terus memperkuat pengawasan kios maupun distributor penyalur pupuk subsidi agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan," pungkas Bamsoet. (jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kementan Buka Suara soal Helikopter Mentan Amran


Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler