jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan tingkat kesejahteraan nelayan masih sangat memprihatinkan. Menurut Bambang, sumber daya laut yang melimpah ruah masih belum bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Dia mengatakan, kalau hasil laut Indonesia yang nilainya mencapai triliunan dolar Amerika Serikat setiap tahun itu bisa dinikmati nelayan, maka rumah-rumah mewah tidak hanya berdiri di sepanjang Pantai Indah Kapuk, Pantai Mutiara dan Ancol, Jakarta Utara saja.
BACA JUGA: Ambon Tuan Rumah Konferensi Musik Internasional
"Tapi, juga bisa berdiri di sepanjang pantura (pantai utara) mulai Jawa Tengah hingga Jawa Timur," ujar Bambang dalam seminar nasional bertajuk Kebijakan dan Koordinasi Bidang Maritim untuk Kesejahteraan Nelayan di Jakarta, Senin (19/3).
Politikus Partai Golkar yang karib disapa Bamsoet itu mengatakan, kehidupan nelayan di pesisir pantura Jawa masih indentik dengan kemiskinan dan kekumuhan. Padahal, kata dia, nelayan pantura selama ini turut memberikan kontribusi yang besar dalam menggerakkan roda ekonomi dan pembangunan.
BACA JUGA: Hari Raya Nyepi Harus jadi Momentum Introspeksi Diri
Karena itu, Bamsoet menilai masih ada persoalan berbagai peraturan perundang-undangan di sektor kelautan dan perikanan. Termasuk kebijakan penenggalam kapal asing pencuri ikan yang tidak berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat. Seharusnya, ujar dia, kapal-kapal itu tidak ditenggelamkan. Menurut dia, lebih baik kapal diberikan kepada nelayan secara gratis.
"Itu jauh lebih bermanfaat bagi nelayan. Saya pun punya pertanyaan yang sama dengan Pak Menko Kemaritiman (Luhut Panjaitan), setelah penenggelaman kapal, what's next?" kata Bamsoet dalam diskusi yang juga menghadirkan Luhut, anggota IV BPK Rizal Djalil, serta Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri, itu.
BACA JUGA: KPK Belum Terima Draf Rekomendasi Pansus
Bamsoet menjelaskan, United Nations Development Programme (UNDP) menyebut perairan Indonesia merupakan habitat 76 persen terumbu karang dan 37 persen ikan karang dunia. Namun hingga kini nelayan di pulau Jawa masih menghadapi dilema terkait keberadaan alat tangkap cantrang.
Di satu sisi, penggunaan cantrang bisa mengurangi sumber daya ikan serta merusak habitat dan ekosistem laut. Pada aspek ekonomi, pelarangan cantrang akan memengaruhi tingkat pendapatan, jumlah hasil tangkapan dan diferensiasi alat tangkap.
"Sementara, dampak sosial yang ditimbulkan yaitu berubahnya hubungan sosial dalam kehidupan nelayan dan tingkat kesejahteraan yang menurun,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bamsoet mendorong potensi ekonomi sektor kelautan yang mencapai lebih USD 1,3 triliun per tahun dan mampu menyerap 40 juta tenaga kerja, bisa memberikan kontribusi nyata yang lebih besar lagi terhadap produk domestik bruto (PDB).
Dia menjelaskan, sektor perikanan pada 2016 menyumbang tiga persen terhadap PDB nasional. Bamsoet berharap sampai 2019, angkanya mampu meningkat mencapai sembilan persen.
"Bahkan jika memungkinkan menembus dua digit. Ini tentu bukan hal yang mudah, butuh kerja sama semua pihak," kata Bamsoet.
Mantan pimpinan Kadin ini juga meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan memaksimalkan penggunaan dana Rp 7,28 triliun dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2018 sehingga menggerus tingkat kemiskinan para nelayan. Badan Pusat Statistik (BPS) 2016 mencatat nelayan berkontribusi sekitar 26 persen atau 7,87 juta jumlah penduduk miskin di Indonesia.
Program kerja kementerian harus mengedepankan asas manfaat. Berbagai program bagus yang telah dijalankan harus dilanjutkan dan diperluas di 2018 ini.
“Antara lain pengadaan kapal perikanan, alat tangkap ramah lingkungan, hingga premi asuransi nelayan," tuntasnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPD: RI - Malaysia Terus Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan
Redaktur & Reporter : Boy