jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo mengatakan, usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (P2DP) guna menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan Anggota DPR muncul karena kesulitan anggota ketika reses.
Kesulitan itu menurutnya dihadapi wakil rakyat yang duduk di komsi yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti di komisi III yang membidangi hukum. Berbeda dengan anggota komisi IV yang berkaitan dengan pertanian.
BACA JUGA: Mendagri Minta Daerah Jangan Asal Klaim Jumlah Warga Miskin
Kalau anggota DPR di komisi IV, kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu, bisa langsung merealisasikan aspirasi konstituennya yang membutuhkan alat pertanian atau bibit karena mereka bisa mendapat program bidang pertanian. Berbeda dengan Komisi III yang berurusan dengan KPK, jaksa hingga polisi.
"Komisi IV itu enak, dapet program misalnya mesin traktor, bibit. Jadi ke daerah mereka punya kebanggan atau punya nama karena masyarakat di daerah merasa punya anggota DPR yang membantu mereka. Nah kalau kami di komisi III kami berurusan dengan hakim, KPK, jaksa, polisi. Masa kami bawa mereka ke daerah? Kan gak mungkin,"selorohnya di gedung DPR Jakarta, Selasa (9/6).
BACA JUGA: Yuddy Optimistis 2019 Birokrasi Indonesia Berkelas Dunia
Alasan itulah yang menginspirasi para pimpinan DPR untuk mengusulkan agar setiap anggota memiliki dana aspirasi tapi dalam bentuk program sesuai kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing. Soal pertanggungjawaban, tegas Bamsoet, program itu juga akan diaudit sesuai ketentuan yang berlaku. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Panglima TNI dari AD Lagi, Ini Kata Mantan Sesmil Era Mega dan SBY
BACA ARTIKEL LAINNYA... Apa Alasan Presiden Pilih Jenderal Gatot? Ini Penjelasan dari Istana
Redaktur : Tim Redaksi