jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) akan meluncurkan buku sekaligus menggelar seminar 'Ekonomi Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi' karya Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Managemen IPB Prof. Dr. Didin S Damanhuri bersama Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Prof. Erani Yustika.
Acara yang akan dilakukan secara virtual pada 27 Juni 2020 tersebut diharapkan makin menggaungkan Ekonomi Pancasila, di tengah gempuran kapitalisme dan liberalisme yang melanda dunia.
BACA JUGA: Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Menjawab, Mampukah Menyelesaikan Dengan Tepat?
"Pasal 33 UUD NRI 1945 sudah sangat jelas mengatur sistem ekonomi Indonesia yang mengedepankan gotong royong, bukan mengedepankan persaingan memupuk kekayaan untuk pribadi dan golongan," ujar Bamsoet saat mengadakan pertemuan virtual dengan jajaran rektorat IPB, dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (15/6).
"Sebagaimana dipondasikan Bung Hatta dan para founding father lainnya, perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, dan diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional," imbuhnya.
BACA JUGA: Ketua MPR RI Lebih Suka Menyebut Gaya Hidup Baru Ketimbang New Normal
Turut serta secara virtual Rektor IPB Prof. Arif Satria, Wakil Rektor IPB Prof. Erika Laconi, Dekan FEM IPB Prof. Nunung Nuryartono, Guru Besar FEM IPB Prof. Dr. Didin S Damanhuri, Guru Besar FEB Univ. Brawijaya Prof. Erani Yustika, Ketua Panitia Seminar Ir. Prima Gandh M.Si, dan Direktur IPB Press Ir. Erick Wahyudyono.
Mantan Ketua DPR RI ini menambahkan, oleh para ekonom nasionalis, termasuk Prof. Didin S Damanhuri dan Prof. Erani Yustika, konsep perekonomian tersebut dijabarkan dalam sebuah bingkai yang bernama Ekonomi Pancasila.
BACA JUGA: Ahmad Basarah: RUU HIP untuk Melindungi Pancasila dari Kepentingan Ideologi Bangsa Lain
Secara terori, konsep Ekonomi Pancasila sudah sangat sempurna dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun secara prakteknya hingga kini, Ekonomi Pancasila masih menghadapi banyak tantangan dan pergulatan.
"Melalui buah pemikiran Prof. Didin S Damanhuri dan Prof. Erani Yustika dalam buku Ekonomi Pancasila, kita bisa mencari jalan keluar terhadap berbagai permasalahan globalisasi dan derasnya badai kapitalisme dan liberalisme yang menyerang Indonesia," tutur Bamsoet.
"Sangat penting bagi para mahasiswa dan pemangku kebijakan pemerintahan di bidang ekonomi, maupun anak bangsa yang bercita-cita menjadi pemimpinan nasional, untuk membaca dan mendalami buku tersebut," imbuhnya.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menjelaskan, salah satu tumpuan Ekonomi Pancasila yakni dengan majunya UMKM dan koperasi.
Hal itu jugalah yang mendasari pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak di awal pemerintahannya pada 2014 telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memajukan UMKM dan koperasi.
"Memang masih banyak hal yang perlu ditingkatkan, tetapi setidaknya sudah mengarah pada track yang benar. Di saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia, pemerintah juga sigap mengeluarkan berbagai stimulus guna membantu UMKM dan koperasi. Baik dari segi perpajakan, maupun restrukturisasi kredit yang sudah menembus Rp 337 triliun per Mei 2020," pungkas Bamsoet. (*/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi