jpnn.com, BOGOR - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai Prof. Didin S. Damanhuri merupakan salah seorang guru besar terbaik yang dimiliki Indonesia dari Institut Pertanian Bogor University (IPB University).
Pendiri Brain Society Center (BS Center) juga bersyukur Didin berkenan menjadi ketua Dewan Pakar sekaligus Ketua Harian BS Center.
BACA JUGA: Bamsoet Ajak Masyarakat Bersinergi Buat Peta Pembangunan Indonesia
Sebagaimana diketahui, lembaga think tank yang didirikan Bamsoet ini bergerak di bidang kajian dan penelitian mengenai isu ekonomi, politik, hukum, ideologi, sosial, budaya, dan demokrasi.
IPB University masih memercayakan Prof. Didin sebagai guru besar dengan NIDK (nomor induk dosen khusus). Jadi, pengabdian dan dedikasi Didin di IPB University maupun tempat lain, seperti BS Center, terus berlanjut.
BACA JUGA: Bamsoet Sebut Kalimantan Selatan Bisa Go Global
"Prof. Didin termasuk intelektual yang mengusulkan pentingnya Indonesia memiliki haluan negara atau yang kini dikenal dengan nomenklatur Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN),’’ ucap ketua umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini.
Hal ini dikatakan Bamsoet dalam Purnabakti Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University Prof. Didin S. Damanhuri sekaligus Launching Buku Model Negara Kesejahteraan Indonesia: Pendekatan Heterodoks di Kampus IPB University, Bogor, Rabu (3/8).
BACA JUGA: Bamsoet Pastikan Dukungan untuk Airlangga Sudah Final
Terobosan hukum Konvensi Ketatanegaraan tersebut kini ditindaklanjuti oleh MPR RI yang akan dibahas lebih mendalam melalui panitia ad hoc yang dibentuk pada Rapat Paripurna MPR RI pada awal September 2022.
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, Prof. Didin telah banyak melahirkan karya tulis yang sangat menginspirasi. Mulai mengenai globalisasi perekonomian, paradigma pembangunan ekonomi nasional, hingga ekonomi politik dan pembanguna.
"Secara umum, mengamanatkan kesejahteraan sosial yang mencakup penguasaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, pemeliharaan fakir miskin oleh negara, dan sistem perekonomian nasional," ucap Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan kesejahteraan juga harus dilihat dari berbagai sudut pandang secara komprehensif.
Misalnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional mengalami kenaikan, tetapi masih terjadi kesenjangan antardaerah. Terlihat dari IPM di Provinsi Jakarta mencapai 81,11, sedangkan di Provinsi Papua 60,62.
Menurut wakil ketua umum Pemuda Pancasila ini, untuk membangun negara kesejahteraan, bangsa Indonesia bisa belajar dari pengalaman negara lain. Misalnya, Korea Selatan dan Tiongkok.
"Salah satu kunci sukses mereka tidak lepas karena memiliki perencanaan jangka panjang sehingga siapa pun presidennya program pembangunan tetap berjalan," pungkas Bamsoet. (mrk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tarmizi Hamdi