jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan, harga beberapa komoditas kebutuhan pokok belum terjangkau bagi semua rumah tangga hingga pekan kedua Maret 2022.
Dalam beberapa pekan ke depan, masyarakat memasuki dan melaksanakan ibadah puasa pada Ramadan.
BACA JUGA: Bamsoet Minta Polri Berantas Investasi Bodong dan Skema Ponzi
''Para menteri ekonomi hendaknya mulai all-out mengendalikan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok agar masyarakat dapat beribadah saat Ramadan dengan khusyuk,'' ucap Bamsoet.
Ketua umum IMI tersebut menjelaskan, banyak komunitas yang mulai menatap dan bersiap menyongsong Ramadan 2022.
BACA JUGA: Bamsoet: Distrik Otomotif PIK 2 Harus Jadi Etalase bagi Kendaraan Buatan Dalam Negeri
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sudah menetapkan 1 Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada 2 April 2022.
Sementara itu, komunitas lain masih menunggu penetapan awal Ramadan dari Nahdlatul Ulama (NU) dan pemerintah.
BACA JUGA: Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Penyantun Yayasan AMI, Bamsoet Punya Pesan Ini buat Musisi
''Di tengah antusiasme masyarakat menyongsong Ramadan 2022, beberapa komoditas kebutuhan pokok masih menjadi persoalan,'' ungkapnya.
Kasus kelangkaan minyak goreng belum terselesaikan.
Pembeli minyak goreng masih mengantre di sejumlah kota.
Daerah lain masih berupaya mengatasi kelangkaan dan tingginya harga kedelai.
Sementara itu, harga gula mulai merangkak naik sejak pekan kedua Februari 2022.
Saat itu, masyarakat diimbau agar tidak perlu khawatir karena pasokan gula produksi dalam negeri mencukupi.
Sementara itu, pemerintah telah membuka keran impor.
Menurut ketua ke-20 DPR RI ini, hingga pekan pertama Maret 2022, masyarakat mengeluhkan kenaikan harga gula pasir.
"Sebelumnya, harga gula pasir Rp 12 ribu-Rp 13 ribu per kilogram, kemudian harganya naik antara Rp 14 ribu-Rp 15 ribu pada pekan kedua Maret tahun ini.
Produsen tahu dan tempe bersama konsumennya harus menghadapi situasi sulit karena harga kedelai belum turun.
Sebaliknya, pada pekan pertama Maret 2022, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan harga kedelai berpotensi naik menjadi Rp 12 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 11.300 per kilogram.
Berkat kelancaran impor, Kemendag memastikan ketersediaan kedelai aman sampai puasa dan Lebaran 2022.
Sementara itu, sumber masalah yang mengakibatkan rusaknya jalur distribusi minyak goreng belum teridentifikasi.
Pemerintah menegaskan stok minyak goreng melimpah, bahkan sudah melebihi kebutuhan nasional.
Hingga 8 Maret, 415.787 ton minyak goreng telah didistribusikan ke pasar dari skema domestic market obligation (DMO).
Namun, sebagaimana terjadi di banyak kota, termasuk di Jakarta, masyarakat masih harus antre.
Pada Jumat (4/3), misalnya, di wilayah Tebet, Jakarta Selatan, ibu-ibu warga setempat harus mendatangi Markas Polsek Tebet di Jalan Dr. Soepomo, yang menjadi salah satu titik Operasi Pasar Minyak Goreng.
Mereka antre sejak pagi untuk membeli minyak goreng.
Dalam kasus minyak goreng, ada indikasi jalur distribusi dirusak atau dihambat sehingga sebagian besar produk tidak sampai di pasar.
Asumsi ini layak dikedepankan dengan mengacu pada klaim pemerintah bahwa stok minyak goreng melimpah.
Bahkan, sudah melebihi kebutuhan nasional. Cara merusak mekanisme distribusi adalah menahan dan menimbun sejumlah produk agar tidak sampai di pasar tepat waktu.
Indikasi penimbunan oleh para spekulan sudah terungkap.
Pertama, Tim Satgas Pangan menemukan penimbunan 1,1 juta liter minyak goreng di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Setelah itu, pada Jumat (4/3/), polisi menemukan gudang penimbunan minyak goreng di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel).
Total yang diamankan mencapai 31.320 liter minyak goreng dari berbagai merek.
Kalau penegak hukum mau agresif, penimbunan minyak goreng akan ditemukan di daerah lain.
Sebab, ini bukanlah modus baru. Kelangkaan terjadi di tengah produksi dan pasokan berlimpah.
Hal itu disebabkan ulah para spekulan yang menimbun untuk mencari untung saat harga melonjak.
Bamsoet menuturkan, durasi kelangkaan minyak goreng terbilang cukup lama karena terjadi sejak Januari 2022.
Selain faktor harga bahan baku, pemerintah menduga ada pihak yang coba mempermainkan harga.
Kalau sudah sampai pada dugaan seperti itu, respons pemerintah seharusnya ekstrategas karena masalahnya berkaitan langsung dengan kebutuhan harian setiap rumah tangga.
''Pemerintah tidak boleh lemah di hadapan para spekulan,'' ucapnya.
Dalam kasus kelangkaan minyak goreng, timbul kesan di sebagian masyarakat bahwa pemerintah lemah menghadapi ulah spekulan.
Pemerintah berkali-kali mengeklaim pasokan minyak goreng lebih dari cukup.
Namun, klaim itu berhadapan dengan fakta tentang kelangkaan dan harga yang naik dengan skala tidak wajar.
Masyarakat berharap persoalan distribusi minyak goreng segera dituntaskan agar para ibu rumah tangga tak perlu lagi harus antre.
Karena itu, pemerintah bersama aparat penegak hukum segera memperkuat koordinasi untuk mengatasi masalah gangguan pada aspek distribusi.
Pemerintah sebagai regulator harus kuat agar tidak mudah dipermainkan para spekulan.
Jangan ragu untuk menerapkan pendekatan keamanan dan ketertiban umum ketika persoalannya sudah melampaui batas toleransi.
Bamsoet menuturkan, antrean para ibu rumah tangga untuk membeli minyak goreng sudah berlangsung cukup lama karena ulah spekulan.
Akan timbul kesan di masyarakat bahwa pemerintah lemah karena tidak mampu menghentikan ulah spekulan.
Ingat bahwa dalam beberapa pekan ke depan masyarakat mulai menjalani ibadah puasa Ramadan.
''Semua komunitas pasti berharap tim ekonomi pemerintah mau bekerja lebih keras untuk mengendalikan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok agar masyarakat nyaman menyongsong datangnya bulan suci Ramadhan 2022,'' tandas Bamsoet. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi