jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memberikan informasi soal peretasan data Bank Indonesia pada Desember 2021.
Kasus tersebut mengingatkan semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan keamanan siber.
BACA JUGA: Sultan Merespons Soal Usulan Pembubaran MPR, Simak
''Efektivitas keamanan siber harus terus ditingkatkan untuk meminimalkan potensi serangan siber,'' ucap Bamsoet.
Kasus peretasan data Bank Indonesia oleh hacker menambah panjang daftar pembobolan data pada institusi negara.
BACA JUGA: Ketua MPR Bamsoet Dorong Kelompok Cipayung Plus untuk Berwirausaha
''Bersyukur bahwa data Bank Indonesia yang diretas oleh kelompok ransomware Conti tidak menyangkut data-data yang kritikal,'' ucapnya.
Menurut Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), kebocoran data itu menimpa Bank Indonesia Cabang Bengkulu dan dilaporkan pada 17 Desember 2021.
BACA JUGA: Ketua MPR Dukung Pembangunan Sirkuit Balap Internasional di Yogyakarta
Namun, kasus peretasan itu seharusnya tidak disederhanakan. Sebab, serangan siber itu membidik institusi besar dan sangat strategis berstatus bank sentral Bank Indonesia (BI).
Sebagaimana diketahui, dalam manajemen BI, tersimpan jutaan data strategis, termasuk data tentang kekuatan dan kelemahan perekonomian nasional.
Bamsoet menjelaskan, BI seharusnya selalu siaga dan antisipatif terhadap potensi serangan siber berikutnya.
Kasus yang menimpa BI semestinya ditanggapi semua pihak sebagai peringatan.
"Indonesia tidak boleh lengah dari potensi serangan siber. Maka, harus ada upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas keamanan siber nasional,'' ungkapnya.
Daftar panjang kasus peretasan data yang menimpa institusi negara mestinya mendorong semua pihak untuk peduli pada aspek keamanan siber nasional.
Sebelum hacker membidik BI, BSSN mengalami serangan. Pada 21 Oktober 2021, situs Pusat Malware Nasional (Pusmanas) milik BSSN diretas hacker.
Pada November 2021, pusat data Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berhasil diretas hacker.
Ketua ke-20 DPR RI ini menuturkan, sekitar 28 ribu data anggota Polri dibagikan di Raidforum. Datanya mencakup nama, alamat, pangkat, satuan kerja, tanggal lahir, jenis pelanggaran, nomor HP, hingga e-mail.
BSSN mencatat, sejumlah situs milik institusi pemerintah juga rentan diretas hacker.
Peretasan dengan metode web defacement marak terjadi pada Januari hingga Oktober 2021.
''Paling banyak menerima serangan adalah sektor pendidikan tinggi, yakni 36,66 persen, situs milik swasta 25,84 persen, situs pemerintah daerah 17,57 persen, dan situs pemerintah pusat 9,2 persen,'' ucap ketua umum IMI itu.
Dari hasil identifikasi, BSSN mencatat ada beberapa penyebab. Misalnya, kerentanan pada aplikasi generik. Selain itu, institusi tidak memiliki perimeter keamanan maupun visibilitas yang memadai.
Kalau penyebabnya sudah teridentifikasi, tindakan selanjutnya yang diperlukan adalah mengupayakan perbaikan agar data-data penting dan strategis bisa terlindungi.
Karena itu, BSSN diharapkan memberikan rekomendasi kepada semua institusi pemerintah tentang strategi meminimalkan serangan siber.
''Walaupun tidak mudah karena perubahan TIK yang begitu cepat, keamanan siber nasional harus terus diupayakan,'' ujarnya.
Efektivitas keamanan siber membangun kredibilitas negara. Semua pihak ingat bahwa tidak sedikit masyarakat yang mengeluh karena maraknya kejahatan terhadap data pribadi akibat peretasan.
Memang, pada aspek keamanan siber, Indonesia sudah mencatat kemajuan yang layak diapresiasi.
Hal ini tecermin pada laporan International Telecommunication Union (ITU) pada 2021. Dalam laporan itu, Global Cyber Security Index Indonesia per 2020 berada di peringkat 24 dari 194 negara.
Perkembangan yang positif karena per 2018, Indonesia masih di peringkat 41. Lalu, pada tingkat regional, Indonesia menempati peringkat enam di Asia-Pasifik, dan peringkat tiga di ASEAN setelah Singapura dan Malaysia.
Pencapaian progres pada aspek keamanan siber itu tidak boleh membuat Indonesia lengah.
Kasus peretasan terbaru yang menimpa BI, BSSN, dan Polri harus dikedepankan sebagai peringatan agar efektivitas keamanan siber nasional terus diupayakan.
Kontribusi BSSN sangat diharapkan. TIK dengan kecepatan perubahannya sudah menjadi bagian tak terpisah dalam kehidupan bersama, kini, dan di masa depan.
Untuk meminimalkan risiko dan ancaman itu, BSSN sebagai garda terdepan wajib merancangan program dan rekomendasi tentang efektivitas keamanan siber nasional. Jadi, BSSN harus tangguh dan efektif.
Pemerintah diharapkan responsif dengan kebutuhan anggaran BSSN. Demi keamanan dan stabilitas nasional, BSSN seharusnya all-out mewujudkan efektivitas keamanan siber nasional. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi