jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo menyarankan agar Presiden Joko Widodo menghentikan loyalitas ganda Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Presiden harus menuntut dan mewajibkan para menteri kabinet kerja menunjukan loyalitas tunggal.
"Demi tertibnya roda pemerintahan dan stabilitas politik, Presiden jangan membiarkan para menteri membagi loyalitasnya kepada kekuatan lain utamanya kepada para elit partai politik pendukung Jokowi," ujar Bamsoet -- sapaan akrab Bambang Soesatyo dilansir Rakyat Merdeka Online (Grup JPNN.com), Minggu (15/3).
BACA JUGA: Sempat Ditahan di Malaysia, 17 WNI Sudah Kembali ke Indonesia
Menurutnya, saat ini, ada potensi gangguan terhadap stabilitas politik, karena Menkumham Yasonna H. Laoly diduga bertindak dan berkeputusan di luar kendali Presiden Jokowi. Khususnya dalam menyikapi konflik di tubuh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Tanpa diketahui Presiden, Menkumham telah dijadikan pion untuk menjalankan eksperimen politik membelah Golkar dan PPP. Ada kekuatan besar yang menata skenario eksperimen itu, dan menjadikan Laoly sebagai eksekutor pemecah," beber Bambang.
BACA JUGA: Menteri Marwan Ingin Lumbung Pangan Diperkuat jadi BUMDes
Dia mengatakan, dengan memainkan peran itu, Laoly telah menunjukan loyalitas ganda. Tak hanya loyal kepada presiden, tetapi juga patuh pada kekuatan politik lainnya.
"Presiden Jokowi harus menghentikan loyalitas ganda para menteri. Kalau dibiarkan, efektivitas pemerintahan akan mengalami gangguan. Para menteri akan bertindak, berkeputusan dan membuat kebijakan yang mungkin saja bertentangan dengan visi misi presiden," jelas Bambang yang juga anggota Komisi III DPR.(why/rmol/jpnn)
BACA JUGA: Belanja Pegawai Lebih 50 Persen tak Dijatah Formasi CPNS
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ada yang Samai Figur SBY? Silakan Bertarung di Kongres
Redaktur : Tim Redaksi