jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sependapat dengan Presiden Jokowi soal ancaman krisis global telah ada di depan mata.
Saat ini, sekitar 320 juta penduduk dunia berada dalam kondisi kelaparan akut. Menurut data IMF dan Bank Dunia, perekonomian 66 negara diprediksi bangkrut dan ambruk.
BACA JUGA: Bamsoet Dorong Hipmi Wujudkan Sejuta Wirausaha Baru, Begini Caranya
Namun, Indonesia dinilai sebagai negara dengan risiko resesi yang kecil, hanya 3 persen.
‘’Sangat jauh jika dibandingkan dengan rata-rata negara Amerika dan Eropa yang mencapai 40 hingga 55 persen. Atau negara Asia-Pasifik pada rentang antara 20 hingga 25 persen," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini.
BACA JUGA: Bamsoet Ucapkan Selamat kepada Peraih Penghargaan Achmad Bakrie 2022
Hal itu dikatakannya seusai menghadiri Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI 2022-2023 dan Penyampaian Pengantar/Keterangan Perintah Atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya oleh Presiden Joko Widodo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/8).
Ketua DPR RI sekaligus mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini mengingatkan, kenaikan inflasi dapat menjadi ancaman bagi perekonomian nasional.
BACA JUGA: Gelar Kejuaraan Balap Meikarta Autofest 2022, IMI Jabar Dapat Apresiasi dari Bamsoet
Badan Pusat Statistik mencatat, bahwa per Juli 2022, laju inflasi Indonesia berada di level 4,94 persen, dan pada bulan Agustus diprediksi akan meningkat pada kisaran 5 hingga 6 persen. Laju kenaikan inflasi, disertai dengan lonjakan harga pangan dan energi, semakin membebani masyarakat yang baru saja bangkit dari pandemi Covid-19.
"Lonjakan harga minyak dunia pada awal April 2022 diperkirakan mencapai 98 US dolar per barel. Angka ini jauh melebihi asumsi APBN 2022 sebesar 63 US dolar per barel. Di sisi lain, beban subsidi untuk BBM, Pertalite, Solar, dan LPG, sudah mencapai Rp 502 triliun,’’ ungkapnya.
Kenaikan harga minyak yang terlalu tinggi akan menyulitkan pemerintah dalam mengupayakan tambahan subsidi untuk meredam tekanan inflasi. Tidak ada negara yang memberikan subsidi sebesar itu.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini memaparkan kondisi fiskal dan moneter Indonesia juga perlu menjadi perhatian guna menghadapi potensi krisis global.
Di sektor fiskal, tantangan yang harus dihadapi adalah normalisasi defisit anggaran, menjaga proporsi utang luar negeri terhadap produk domestik bruto dan keberlanjutan pembiayaan infrastruktur.
Dari segi moneter, tantangan terbesar adalah mengendalikan laju inflasi, menjaga cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar rupiah.
"Pengembangan kemampuan sektoral, terutama konsolidasi demokrasi, ekonomi hijau, infrastruktur digital, pembangunan ibu kota negara dan keberlanjutan komitmen lintas pemerintahan merupakan landasan utama bagi pembangunan nasional jangka panjang,’’ kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, sebagai strategi jangka pendek, penyusunan prioritas dan realokasi anggaran secara tepat diperlukan.
Kebijakan burden sharing tidak hanya dengan moneter, tetapi juga dunia usaha. Hal itu dapat menjadi opsi dalam pembiayaan ketidakpastian di masa mendatang.
Sementara itu, strategi jangka panjang membutuhkan perencanaan pembayaran utang setidaknya untuk 30 tahun kedepan, dan pada saat yang bersamaan, memastikan kondisi fiskal dan moneter tetap terjaga.
Di sisi lain, pembayaran kupon dan jatuh tempo utang pemerintah akan berdampak pada pengurangan cadangan devisa. Berdasarkan data Juli 2022, kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri Indonesia USD 21,6 miliar per bulan.
‘’Sementara itu, posisi cadangan devisa Indonesia pada Juli ini masih senilai lebih dari dua kali lipat dari standar kecukupan internasional sehingga masih bisa dikatakan cukup aman," kata Bamsoet. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi