jpnn.com - BANDUNG - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa kampanye hitam atau black campaign dalam pemilihan umum dapat mengubah pesta demokrasi menjadi duka.
Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa pemilu itu ialah pesta demokrasi sehingga semua harus bergembira.
BACA JUGA: 2 Jenderal Bintang 3 Pimpin Operasi Mantap Brata Pengamanan Pemilu 2024
"Jangan main black campaign. Kalau begitu arahnya, bukan pesta lagi tetapi duka. Jangan sampai pesta pora menjadi dukacita," kata Bamsoet seusai menghadiri pengukuhan Ikatan Keluarga Alumni Notariat (Ikano) Universitas Padjadjaran (Unpad) di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (26/9) malam.
Politikus Partai Golkar itu mengingatkan bahwa hal tersebut berlaku pula pada semua pihak dan lapisan masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN) yang harus menjaga netralitas dalam ajang pemilu.
BACA JUGA: KKB Kerap Meneror Masyarakat, Bamsoet Minta Aparat Keamanan Memberi Tindakan Tegas
ASN harus netral dalam Pemilu 2024, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara KemenPAN-RB, Kemendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu.
Di dalam SKB tersebut terdapat larangan bagi ASN untuk membuat unggahan, memberikan komentar, membagikan, menyukai, hingga bergabung atau mengikuti akun atau grup kampanye pemenangan peserta pemilu.
BACA JUGA: Beri Kuliah Umum di Yeungnam University, Bamsoet Sebut Korsel Sukses Optimalkan Bonus Demografi
Terkait aktivitas ASN di media sosial selama Pemilu 2024, Bamsoet menyebutkan warga negara Indonesia memiliki hak sama dalam memilih dan dipilih.
"Tentu dalam memilih dan dipilih itu ada mendukung atau tidak mendukung, kembali ke undang-undang saja," ucapnya.
Sebelumnya, Bamsoet dalam keterangannya meminta pemerintah menyosialisasikan kembali aturan mengenai larangan tersebut kepada ASN.
Selain itu, dia juga meminta pemerintah berkomitmen membangun sinergisutas dan efektivitas pembinaan serta pengawasan netralitas ASN.
Dia secara tegas mendorong kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran netralitas ASN selama Pemilu 2024.
"Meminta pemerintah mengingatkan ASN untuk mengedepankan netralitas ASN dengan tidak terlibat pada politik praktis," pungkas Bambang Soesatyo. (antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi