jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan sejumlah institusi negara sedang menghadapi tantangan serius akibat terungkapnya kasus-kasus pelanggaran etika dan tindak pidana yang dilakukan oknum aparatur negara.
Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet ini, kepercayaan publik terhadap institusi negara menurun. Hal tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan publik pada ketentuan hukum dan undang-undang (UU).
BACA JUGA: Bamsoet Heran Masih Ada yang Ragukan PPHN sebagai Panduan Pembangunan Nasional
‘’Demi terjaganya ketertiban umum, setiap pimpinan institusi negara hendaknya peduli dan konsisten merawat kepercayaan masyarakat,’’ ucap ketua umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini.
Mantan ketua DPR ini menyatakan, sebelum citra Polri tercoreng akibat kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, publik sudah dibuat kecewa dengan terungkapnya kasus mafia tanah pada institusi Badan Pertanahan Nasional (BPN).
BACA JUGA: Bamsoet Ungkap 2 Keistimewaan Lomba Burung Berkicau Piala Ketua MPR RI
Kasus-kasus pelanggaran etika dan tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan oknum aparatur negara pada sejumlah institusi negara memengaruhi sikap atau aspek kepercayaan masyarakat.
‘’Apalagi jika perbuatan tercela itu dilakukan sekelompok oknum pada institusi negara yang berfungsi menegakan hukum bagi terwujudnya ketertiban umum. Semua pihak pasti gelisah jika publik tidak lagi memercayai institusi penegak hukum,’’ ungkapnya.
BACA JUGA: Bamsoet Sebut Komcad Indonesia Masih belum Optimal, Ini Alasannya
Survei oleh Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menurun tajam pada Agustus 2022 jika dibandingkan dengan Mei 2022.
Hasil survei Litbang Kompas pada 19-21 Juli 2022 menunjukkan bahwa persepsi publik yang negatif ini terbentuk setelah terungkapnya berbagai kasus pelanggaran etika oleh pejabat polisi ini.
Persepsi publik tentang BPN juga menjadi makin negatif setelah Menteri Hadi Tjahjanto membongkar sepak terjang mafia tanah. Mafia tanah di BPN sudah lama menjadi bahan pergunjingan masyarakat.
Pergunjingan yang negatif itu menjadi indikator menurunnya kepercayaan masyarakat. Pada April 2021, misalnya, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN mengumumkan 125 pegawai yang terbukti terlibat praktik mafia tanah telah ditindak tegas.
Sementara itu, wakil ketua umum Golkar ini menuturkan perhatian atau sorotan masyarakat saat ini lebih tertuju pada Polri.
Polisi masih memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Publik sangat antusias mengawal rangkaian penyelidikan hingga pemeriksaan para tersangka.
Antusiasme publik mengawal kasus pembunuhan itu ternyata menjadi momentum untuk mengungkap kondisi riil internal Polri.
‘’Bocoran informasi dari internal Polri pun terus mengalir ke ruang publik. Gambaran riil terkini tentang internal Polri sudah diungkap Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD,’’ ucap Bamsoet.
Gambaran itu memberi penjelasan kepada publik tentang kerusakan hierarki pada institusi Polri, karena adanya Sub-Mabes Polri yang sangat berkuasa. Dan, kekuasaan yang digenggam sub-Mabes Polri itu digunakan untuk kegiatan melanggar hukum.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyadari betul citra institusinya saat ini benar-benar berada di titik terendah.
‘’Kapolri menempatkan penyelesaian kasus pembunuhan Brigadir J dan semua dampak ikutannya sebagai pertaruhan marwah institusi yang dipimpinnya,’’ ungkapnya.
Di hadapan segenap elemen masyarakat, Polri dan BPN harus realistis, yakni menghadapi fakta tentang merosotnya kepercayaan publik.
Sambil menuntaskan penyelesaian kasus pelanggaran etika dan tindak pidana yang melibatkan oknum pada dua institusi itu, jajaran pimpinan Polri dan BPN hendaknya mulai menyiapkan program kerja pemulihan citra.
Selain program kerja pemulihan citra, pimpinan institusi hendaknya berani memulihkan fungsi-fungsi dan wewenang yang melekat pada hierarki institusi.
Pada era yang serbatransparan sekarang, hierarki institusi hendaknya tidak lagi memberi ruang dan toleransi sekecil apa pun bagi kelompok internal yang ingin membangun kekuatan atau mengkudeta wewenang pimpinan institusi.
Penyerahan dan distribusi wewenang pada hierarki institusi harus diterima, dipatuhi, dan dijalankan tanpa syarat apa pun.
Citra positif institusi, utamanya institusi penegak hukum, harus terjaga. Kredibilitas institusi harus terus dipupuk karena citra yang positif menjadi faktor pendorong kepatuhan semua elemen masyarakat pada ketentuan hukum dan UU yang mengatur ketertiban umum.
Sebaliknya, jika publik terus menerus dijejali informasi tentang perilaku tak terpuji oknum penegak hukum, kecenderungan ini sangat berbahaya.
‘’Citra negara dan ketertiban umum menjadi taruhannya. Jangan sampai muncul kelompok-kelompok masyarakat yang berasumsi boleh melanggar hukum karena aparat penegak hukum juga melanggar hukum,’’ ucapnya. (mrk/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi