jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo menuding Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sengaja memanfaatkan momentum konflik internal Golkar dan PPP untuk kepentingannya sendiri.
"Tidak percaya? Nanti dibuktikan di sidang-sidang hak angket pelanggaran undang-undang dan intervensi pemerintah terhadap partai politik, yang akan diperjuangkan lolos dalam pengambilan keputusan di sidang paripurna DPR dalam masa sidang ini," kata Bamsoet, sapaannya.
BACA JUGA: Hindari Beras Plastik, Ini Saran Menteri Pertanian
Kader Golkar dari kubu Aburizal Bakrie ini juga mengaku mencium bau busuk dari sikap Menteri Laoly sejak awal. Baik terhadap PPP maupun Golkar.
"Tentu dia (Yasonna) tidak akan berani bermain sendiri. Ada skenario besar yang dapat dilihat secara kasat mata," katanya.
BACA JUGA: Polri: Tidak Ada Alasan SP3 Kasus BW
Bamsoet menyatakan pandangannya didasari sejumlah alasan. Antara lain, katanya, dugaan konspirasi yang begitu kuat dari PDI Perjuangan dan kawan-kawan, bersama pemerintah dan KPU menolak revisi Undang-Undang Pilkada.
Alasan lain, langkah Yasona Laoly yang juga berasal dari PDI Perjuangan mengajukan banding atas keputusan PTUN yang membatalkan SK pengesahaan kepengurusan Partai Golkar kubu Munas Ancol.
BACA JUGA: Anak Buah Menteri Jonan Ditahan Kejagung
"Padahal dalam RDP (rapat dengar pendapat) dengan Komisi III di DPR, dia (Yasonna) berjanji jika kalah tidak akan banding. Laoly sudah menjilat ludahnya sendiri," ujarnya.
Dua sikap tersebut menurut Bamsoet, jelas sebagai upaya agar konflik PPP dan Golkar terus terpelihara. Dengan demikan maka PPP dan Golkar tidak siap dan tidak bisa ikut pilkada serentak.
"Mereka parno (paranoid) atau ketakutan. Impian dan ambisi mereka untuk menang besar dan menguasai pilkada gagal, jika PPP dan Golkar ikut pilkada serentak akhir tahun ini," ujarnya.
Golkar kata Bamsoet, tidak akan tinggal diam. Ada beberapa langkah yang akan segera dilakukan. Mulai dari mengingatkan kepada Laoly, bahwa sikap yang menzolimi partai Golkar, akan menjadi luka sejarah yang akan dicatat dengan 'tinta darah'.
"Selain itu, Presiden juga telah meminta Laoly untuk tidak lakukan banding. Namun faktanya Laoly banding. Artinya, selama tidak ada tindakan dari presiden, kami menganggap presiden mengamini langkah Laoly," ujarnya. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hancurkan Moralitas Indonesia, Pemalsu dan Pengguna Ijazah Palsu Harus Dihukum
Redaktur : Tim Redaksi