jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan bangsa Indonesia akan dihadapkan pada tantangan kebangsaan yang selaras dengan kebesaran, keluasan, dan kemajemukan yang dimiliki.
Menurut dia, Indonesia memiliki 17.504 pulau yang membentang di sepanjang garis katulistiwa, memiliki luas wilayah terbesar ketujuh di dunia, dan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia.
Dia menyebut beragam tantangan kebangsaan tersebut digambarkan secara komprehensif dalam Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, antara lain masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama.
BACA JUGA: Bamsoet dan LaNyalla Bicara Amendemen Konstitusi, Qodari Merespons Begini
"Kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinekaan dan kemajemukan, kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin dan tokoh bangsa serta belum optimalnya penegakan hukum," ujar Bamsoet -panggilan akrab Bambang Soesatyo- dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI secara daring di Jakarta, Kamis (15/12).
Wakil Ketua Partai Golkar itu menjelaskan, berbagai tantangan kebangsaan yang dinarasikan oleh MPR pada 21 tahun lalu, masih sangat relevan, dan kontekstual dengan kondisi kebangsaan dewasa ini.
BACA JUGA: Suarakan Penundaan Pemilu 2024, Bamsoet Diminta Teladani Airlangga
Semisal, pemaknaan ajaran agama secara sempit menjadi pintu masuk bagi paham radikalisme dan aksi terorisme.
Sebagai langkah preventif, sepanjang 2020 hingga Maret 2022, tercatat Densus 88 menangkap 658 anggota jaringan terorisme.
Meski demikian, aksi terorisme masih saja menemukan celah untuk menjalankan aksinya.
BACA JUGA: Dukung Kehadiran GreatEdu, Bamsoet Berharap Ekosistem Pendidikan Terintegrasi Segera Terwujud
Misalnya belum lama ini terjadi aksi bom bunuh diri di Mapolsek Astanaanyar, Bandung.
"Penghormatan terhadap kebhinekaan dan kemajemukan masih menyisakan pekerjaan rumah yang harus kami selesaikan bersama," urai Bamsoet.
Wakil Ketua Umum FKPPI itu mengatakan masih kurangnya keteladanan dapat dilihat pada banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara atau kepala daerah.
Hingga Maret 2021, tercatat 429 kepala daerah hasil Pilkada terjerat kasus korupsi.
Terlepas dari faktor pemicu terjadinya tindak pidana korupsi oleh kepala daerah, misalnya mahalnya biaya pemilukada, kurangnya kompetensi pengelolaan keuangan daerah, atau minimnya pemahaman terhadap regulasi, dan maraknya praktik korupsi tersebut mencerminkan rendahnya keteladanan.
Berdasarkan data World Justice Project yang dirilis Oktober 2022, indeks negara hukum Indonesia memiliki skor 0,53, atau 'hanya' meningkat 0,01 poin dari tahun 2015 dengan skor 0,52.
Bahkan merujuk pada survei yang dilakukan Indikator pada Agustus 2022, sekitar 37,7 persen responden menilai bahwa penegakan hukum di Indonesia buruk atau sangat buruk.
"Survei LSI pada Februari 2022 juga mencatat 33,7 persen responden menyatakan penegakan hukum di Indonesia buruk atau sangat buruk," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila itu menambahkan, hadirnya berbagai tantangan kebangsaan tersebut, semakin menyadarkan akan pentingnya konsepsi dan konsensus bersama sebagai sebuah bangsa, yang akan menjadi landasan fundamental dalam menjawab berbagai tantangan kebangsaan tersebut.
Beruntung, para pendiri bangsa mewariskan sejumlah konsepsi kebangsaan dan kenegaraan, antara lain berkaitan dengan dasar negara, konstitusi negara, bentuk negara, dan wawasan kebangsaan yang selaras dengan karakter ke-Indonesiaan.
"Legasi kesejarahan itulah yang kami temukan dalam Empat Pilar MPR RI, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa; Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," pungkas Bamsoet. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet: Konferensi Internasional Sepakat Bentuk Forum MPR Dunia yang Digagas Indonesia
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian