jpnn.com, JAKARTA - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengangkat tema "75 Tahun MPR Mewujudkan Indonesia Maju”.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, ini sengaja dipilih agar kiprah lembaganya senantiasa sejalan dengan tema besar bangsa seiring peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia.
BACA JUGA: Bamsoet: Ini Momentum Refleksi dan Proyeksi Perjalanan MPR Demi Wujudkan Indonesia Maju
"Indonesia Maju bukanlah sesuatu hal yang mustahil diraih," kata Bambang dalam peringatan HUT ke-75 MPR sekaligus membuka Seminar Nasional tentang Pembentukan Lembaga Internasional Majelis Syura Dunia inisiasi MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (29/8).
Politikus Golkar yang biasa disapa Bamsoet mengatakan Indonesia sudah punya modal yang cukup sebagai negara besar yang memiliki wilayah luas.
BACA JUGA: MPR: Tingkatkan Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah Kepulauan
Negeri ini juga punya kekayaan sumber daya alam yang melimpah, kekuatan demografis andal dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia.
Tidak hanya itu, negeri ini juga memiliki letak geografis strategis bagi lalu lintas ekonomi dan perdagangan dunia.
BACA JUGA: Dialog Kebangsaan, Bamsoet Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Nelayan
"Itu semua yang membawa kita kepada sebuah harapan dan optimisme suatu saat nanti Indonesia akan mengalami kejayaan dan kemakmuran kerena telah memiliki prasyarat lengkap sebagai negara maju. Indonesia Maju," ungkap Bamsoet.
Lebih lanjut Bamsoet berujar bahwa melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, merupakan amanat konstitusi yang harus diperjuangkan.
"Indonesia memiliki potensi untuk membentuk opini internasional dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional," kata Bamsoet.
Ia berharap di usia kemerdekaan yang genap 100 tahun pada 2045, Indonesia harus menjadi kekuatan besar di kawasan regional.
Hal itu ditandai dengan kemampuan mengartikulasi kepemimpinan di kawasan, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap konstruksi geopolitis dan gagasan politis di kawasan.
Kemudian, memiliki pengaruh yang besar terhadap isu-isu di kawasan, memiliki kepemimpinan di kawasan yang diakui dan dihormati oleh negara di dalam dan di luar kawasan.
Oleh karena itu, kata dia, harus makin ditegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang.
Kemudian, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama internasional bagi kesejahteraan rakyat.
"Gagasan pembentukan Majelis Syura Dunia adalah berangkat dari pemikiran yang telah saya sebutkan tadi yakni upaya menghadirkan tatanan dunia yang harmonis dan berkeadaban bagi keberlangsungan hidup umat manusia," katanya.
Oleh sebab itu, Bamsoet melanjutkan, setiap elemen harus mengambil peran atas dasar solidaritas kemanusiaan yang menjunjung tinggi persatuan, persaudaraan, perasaan senasib sepenanggungan, serta menjunjung tinggi keadilan, penegakan hukum dan hak asasi manusia.
Melalui seminar tersebut, MPR mengharapkan masukan dari para pakar dan berbagai pihak mengenai urgensi pembentukan Majelis Syura Dunia di antara organisasi parlemen dunia yang telah ada.
Isu atau agenda utama sebagai pondasi dasar pembentukan Majelis Syura Dunia, tantangan yang akan dihadapi dalam kaitan dengan geopolitik di negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
Selanjutnya ialah apakah ada alternatif lain model kerja sama lembaga parlemen dunia yang sesuai dengan Majelis Syura Dunia?.
Selain seminar, MPR dalam waktu dekat akan menggelar Konferensi Nasional Tentang Etika Kehidupan Berbangsa, bersama-sama dengan Komisi Yudisial dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Konferensi ini diselenggarakan untuk menggairahkan kembali pentingnya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa bagi pembangunan jati diri bangsa Indonesia.
Melalui konferensi ini diharapkan dapat menyepakati terbentuknya Badan Pekerja Etika Bangsa untuk memberikan masukan mengenai arah kebijakan implementasi Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001.
Selain itu, juga memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR dalam rangka pembentukan Undang-Undang tentang Etika Jabatan Publik atau UU tentang Peradilan Etik.
"Konferensi juga menjadi forum komunikasi pembinaan dan pengembangan antarlembaga-lembaga penegak kode etik," katanya.
Pada bagian lain dia menambahkan, MPR sebagai rumah kebangsaan akan membangun Museum MPR sekaligus Museum Konstitusi.
"Ini akan menjadi ruang edukasi tentang rekam jejak MPR dan Konstitusi dalam lintasan sejarah ketatanegaraan Indonesia," tuntas Bamsoet. (boy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Boy