jpnn.com, MANOKWARI - Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Watimena melakukan peninjauan atas insiden tergelincirnya pesawat Sriwijaya Air di Bandar Udara Rendani Manokwari, Papua Barat, Jumat (9/6/2017).
Peristiwa yang berlangsung pada tanggal 31 Mei 2017 ini menjadi sorotan Komisi V DPR untuk meninjau langsung bagaimana peristiwa itu bisa terjadi.
BACA JUGA: DPR: Bebaskan Lahan Untuk Perluasan Bandara Rendani
“Kami hadir ke sini tidak untuk menyalahkan pihak maskapai atau kementerian perhubungan tapi kami ingin tahu bagaimana peristiwa itu bisa terjadi sehingga bisa kami evaluasi dan ke depannya tidak ada lagi peristiwa seperti ini,” kata Michael.
Lebih lanjut, politikus Partai Demokrat ini menyatakan setelah melihat hasil video CCTV, sebuah pesawat Boeing B737-300 milik maskapai penerbangan Sriwijaya Air tergelincir hingga mengalami overrun atau keluar landasan. Diduga mengalami patah as dan saat mendarat karena landasan pacu yang licin sehingga badan pesawat hilang keseimbangan lalu tergelincir sejauh 20 meter dari landasan.
BACA JUGA: Komisi XI DPR Kritik Tim Pengendali Inflasi Daerah Maluku Utara
“Masih banyak yang harus dipenuhi untuk bandar udara tingkat Propinsi ini, contohnya bandara ini runway nya masih terbatas baru 2000 meter, sementara untuk penerbangan take off dan landing harusnya 2250-2500 meter,” ungkapnya.
Politisi Dapil Papua Barat ini mengharapkan Bupati Manokwari bisa bekerja keras sehabis lebaran tahun ini agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban dari sebuah keterbatasan fasilitas yang ada tetapi masyarakat bisa mendapat keamanan dan kenyamanan.
BACA JUGA: Setya Novanto Safari Ramadan ke Pesantren Rahmatullah Demak
“Direncanakan tahun ini pembebasan lahan untuk penambahan runway menjadi tugas dan tanggunng jawab Pemda seluas 2.250-2.500 meter. Dengan demikian menjadi bandara ibu kota provinsi yang layak karena hanya di Rendani Manokwari saja yang jarak runway nya pendek untuk tingkat propinsi sementara bandara lain sudah cukup,” katanya.
Bupati Kabupaten Manokwari Demas P Mandacan mengatakan, yang menjadi kendala saat ini adalah pembebasan lahan karena lahan ini sudah ada bangunannya. Kami harus hati-hati dan sosialisasi dengan baik pada masyarakat agar masyarakat bisa menerima ini,” katanya menjelaskan.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sarana Pendidikan di Daerah Terpencil Tidak Sesuai Standar
Redaktur : Tim Redaksi