jpnn.com - GUNUNGKIDUL – Rencana pemindahan bandara di Yogyakarta dari wilayah Sleman ke Kulonprogo ternyata membuat pengusaha hotel dan restoran di Gunungkidul resah. Pasalnya, mereka khawatir pemindahan bandara itu akan berdampak negatif pada bisnis hotel dan restoran di Gunungkidul.
Senin lalu (5/9) pengurus Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Gunungkidul mendatangi DPRD setempat. Mereka mengadukan persoalan yang akan muncul jika kelak bandara di Yogyakarta pindah ke Kulonprogo.
BACA JUGA: Jika Brexit Mengular Jelang Iduladha, Beginilah Antisipasinya
Ketua PHRI Gunungkidul, Karnilasari mengatakan, jarak dari kabupaten yang memiliki banyak pantai indah itu ke Kulonprogo memang lebih jauh ketimbang lokasi bandara saat ini. Artinya, kalau bandara dipindah waktu yang dibutuhkan wisatawan untuk sampai di Gunungkidul semakin lama,” keluhnya.
Selain itu, katanya, ada persoalan serius yang harus direspons pemerintah. Yakni terkait infrastruktur jalan ke Gunungkidul yang terbatas sehingga sering terjadi kemacetan.
BACA JUGA: Kejagung Diminta Usut Dugaan Korupsi di Maybrat
Selain itu, bisnis di Gunungkidul juga tak berkembang pesat dibandingkan daerah lain di Yogyakarta. Terutama karena masalah perizinan masih berbelit.
Karenanya ia berharap sejumlah persoalan yang ada mendapatkan perhatian dari pemerintah, sehingga sektor wisata Gunungkidul bisa jadi andalan. Jika respons lambat, kenyamanan pengunjung akan terganggu.
BACA JUGA: Teroris Batam sudah Ukur Elevansi Peluncuran Roket ke Singapura
Sementara itu, anggota PHRI Gunungkidul Slamet mengatakan, buruknya penataan kawasan pantai juga berpengaruh terhadap iklim pariwisata. Hingga sekarang, masih banyak kawasan pantai terlihat kumuh.
“Bisa lihat di Pantai Baron, semrawut. Saya berharap ada penataan biar lebih rapi dan bersih,” pinta pemilik penginapan di Pantai Baron, Desa Kemadang, Tanjungsari ini.
Menanggapi keluhan PHRI itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Gunungkidul Edi Susilo mengaku siap menindaklanjutinya. Hasil audiensi akan dijadikan bahan saat rapat koordinasi dengan SKPD terkait.
Masukan dari PHRI juga akan dijadikan bahan penyusunan program legislasi daerah tentang penataan kawasan wisata. “Prolegda ini dibentuk salah satunya untuk mengakomodasi pengembangan wisata,” kata Edi Susilo.(gun/hes/jpg/ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jadi Siapa Nih Nama Cawagub Kepri yang Diusulkan?
Redaktur : Tim Redaksi