jpnn.com - JAKARTA - Belum semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, hingga kini baru 62,7 persen anggota DPR yang menyerahkan LHKPN. "Memang data itu yang kami terima sampai saat ini," ujar Agus di markas KPK, Kamis (10/3).
BACA JUGA: KPK tak Percaya Tersangka dari Golkar Itu Sakit
Kendati demikian, Agus mengklaim sejauh ini tidak ada kesulitan bagi KPK meminta anggota DPR membuat LHKPN. Dia mengatakan, tidak ada sanksi pidana bagi penyelenggara negara yang belum lapor LHKPN.
Yang ada hanya sanksi administrasi. "Nanti kalau ada Undang-undangnya baru mungkin (ada sanksi pidana)," kata Agus.
BACA JUGA: April, Pak Buwas Setara Menteri
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, masih ada 37,25 persen DPR yang belum menyerahkan LHKPN.
"KPK telah kirim surat dua kali kepada penyelenggara negara tersebut untuk lapor LHKPN," kata Agus. (boy/jpnn)
BACA JUGA: Djan Faridz Pengin Tahu Kondisi Kesehatan SDA
BACA ARTIKEL LAINNYA... PNPM Tidak Lagi Kewenangan Kemendagri
Redaktur : Tim Redaksi