jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait mengaku happy dengan hasil survei terkini Indikator Politik Indonesia tentang tingkat keyakinan dan kepuasan publik atas kinerja Presiden Joko Widodo. Pasalnya, tingginya kepercayaan publik merupakan modal penting bagi presiden yang beken sapaan Jokowi itu untuk bekerja lebih baik lagi dalam memimpin pemerintahan.
Maruarar mengatakan hal itu saat hadir sebagai pembicara pada diskusi tentang hasil survei Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat merilis survei bertema Kinerja Pemerintahan Jokowi Pasca Reshuffle Jilid II di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu, (14/8). Selain Maruarar, pembicara lain dalam diskusi itu adalah Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo dan politikus PKS Zulkiflimansyah.
BACA JUGA: Menurut OSO, Indonesia Butuh Archandra Tahar
Maruarar mengatakan, tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi itu menunjukkan kebijakan-kebijakannya selama memimpin pemerintahan bisa diterima rakyat dan elite politik. Misalnya tentang penunjukan Tito Karnavian sebagai Kapolri. Baca juga: Inilah Hasil Survei Terkini tentang Keyakinan Publik atas Jokowi
Maruarar mengatakan, langkah Jokowi mengusulkan Tito sebagai calon Kapolri menggantikan Badrodin Haiti ternyata langsung diterima DPR. Belakangan, Tito juga mendapat respons positif di masyarakat.
BACA JUGA: Komentar Denny Indrayana soal Kasus Archandra Tahar
Padahal, biasanya ada kebijakan pemerintah itu mendapat dukungan elite, namun ditolak publik. Atau sebaliknya, kebijakan pemerintah mendapat dukungan luas dari masyarakat, namun didukung masyarakat, namun ditentang elit.
“Nah ini, luar biasa, kebijakan Jokowi mendapat dukungan publik dan elit sekaligus. Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan sudah baik," katanya.
BACA JUGA: Yakinlah, Polri Tak Akan Bermain dengan Narkoba
Anggota DPR yang lebih akrab disapa dengan panggilan Bang Ara itu juga mencontohkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Begitu pemerintah mengusulkan RUU Pengampunan Pajak ke DPR, maka para wakil rakyat pun meresponsnya secara positif.
Akhirnya, RUU Pengampunan Pajak pun disetujui DPR. Selain itu, publik merespons positif UU Tax Amnesty ketika diberlakukan.
Maruarar lantas mencontohkan antrean warga di Bandung saat Presiden Jokowi menyosialisasikan tax amensty. “Bahkan di Bandung sampai macet untuk antre menyambut kebijakan ini. Kita tahu, tax amnesty ini sudah dibahas sejak lama. Namun dengan berani dan tegas, di era Pak Jokowi lah kebijakan ini bisa berjalan," katanya.
Sebelumnya Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat merilis survei bertema Kinerja Pemerintahan Jokowi Pasca Reshuffle Jilid II di Jakarta, mengatakan, 68 persen responden mengaku puas terhadap kinerja Jokowi. “Sementara yang kurang puas atau tidak puas sama sekali jumlahnya sekitar 31 persen,” tutur Burhan.
Kepuasan itu didasari pada perbaikan kondisi politik, ekonomi, keamanan dan penegakan hukum. Burhan menambahkan, evaluasi atas kinerja Jokowi berhubungan dengan persepsi atas berbagai kondisi.
“Semakin positif persepsi publik atas kondisi ekonomi, politik , hukum, dan keamanan, semakin tinggi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi,” tegasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... TPFG Gandeng PPATK Telusuri Rekening Fredi Budiman, Hasilnya?
Redaktur : Tim Redaksi