Bang Azis Ingatkan BPOM Hati-hati Keluarkan Izin Edar Vaksin Covid-19

Rabu, 06 Januari 2021 – 09:09 WIB
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Foto: Humas DPR

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta pemerintah bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat lebih menjelaskan seluruh hasil uji klinis vaksin Covid-19 dari Sinovac, China, kepada masyarakat tanpa ada yang harus ditutupi.

Misalnya, kata Azis, penjelasan soal tingkat efikasi dan efektivitas vaksin Covid-19 harus dilakukan secara masif dan kreatif sebelum vaksinasi yang direncanakan pada pertengahan Januari 2021 dimulai.

BACA JUGA: Inilah Pemasok Senjata Api dan Amunisi untuk KKB Papua, Tidak Disangka

"Penyampaian informasi vaksin Covid-19 kepada masyarakat jangan menjadi hal yang menakutkan. Diperlukan pendekatan yang kreatif serta pemberian informasi yang lengkap baik dari sisi efek samping dan sisi positif dari penggunaan vaksin tersebut," kata Azis, Rabu (6/1).

Pimpinan DPR bidang koordinasi politik, hukum, dan keamanan itu mendorong BPOM tidak terburu-buru.

BACA JUGA: Soal Fatwa Halal Vaksin Covid-19 China, Begini Kata MUI

BPOM, kata Azis, harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memberikan izin edar vaksin Covid-19 yang akan disuntikkan secara massal kepada masyarakat.

Karena itu, Azis menegaskan bahwa harus dipastikan secara benar vaksin dari Sinovac Biotech, layak dan aman digunakan serta ampuh untuk memberikan kekebalan pada tubuh dalam melawan virus corona.

BACA JUGA: Si Cantik Artis Sassha Carissa Diperiksa Terkait Prostitusi Online

"Pemerintah dan BPOM harus dapat memerangi hoaks mengenai vaksin Covid-19 yang berkembang khususnya di media sosial. Jangan sampai masyarakat mendapatkan pemahaman yang salah," kata Azis.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu mengimbau pemerintah dan BPOM agar dapat melibatkan aparat keamanan dalam menjaga dan mengamankan vaksin yang didistribusikan ke beberapa daerah.

Hal ini perlu dilakukan supaya tidak terjadi penyalahgunaan serta meminimalisir adanya aksi atau insiden yang akan menghambat proses vaksinasi.

"Aparat keamanan TNI dan Polri harus dilibatkan dan dapat ikut serta memberikan informasi positif kepada seluruh pihak," katanya. (boy/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler